Warga Puncak Tantang Menteri LH Bongkar Vila Pejabat
BOGOR-KITA.com, CISARUA – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol dituding pengusaha di Puncak menjadi penyebab pemutusan hubugan kerja (PHK) usai melakukan penyegelan dan pembongkaran pada sejumlah tempat usaha di Kabupaten Bogor.
Akibat kebijakan itu PHK besar-besaran dilakukan pelaku usaha.
Seperti CV Mega Karya Nugraha yang berbisnis di sektor resto dan cafe terpaksa memberhentikan pekerjanya karena tempat usahanya dibongkar.
Belum lagi PT Agung Banyu Perkasa (Kopi Ajip) yang melakukan hal yang sama dengan memberhentikan belasan pekerjanya.
Selain itu, ada PT Prabu Sinar Abadi
(Perkebunan Juan Felix Tampubolon), CV Regi Putra Mandiri, PT Pertanian Alam dan Pelangi, CV Al Ataar (Glamping Gayatri),
PT Panorama Haruman Sentosa, PT Bobobox Asset Manajemen (Bobocabin Gunung Mas) dan PT Pelangi Aset Internasional.
“Semuanya saat ini tidak lagi mempekerjakan pekerjanya karena berhenti beroperasi,” kata Ketua Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) Muksin.
Ini semua, kata dia, akibat kebijakan Kementerian KLH yang dinilai sembrono. KLH hanya melihat dari sisi lingkungan semata. Sementara nasib warga sebagai pekerja seolah tidak menjadi pertimbangan.
“Harusnya kalau mau menertibkan bangunan lebih baik vila pejabat yang banyak tidak dihuni, dan hanya sedikit melibatkan pekerjanya,” ungkapnya.
Ia menyebut vila lebih marak berdiri di lahan yang seharusnya dilindungi, bukan tempat usaha yang secara faedah lebih bermanfaat dan menyerap tenaga kerja.
“Kita tahu saat ini sulit cari kerja, ini malah yang kerja kehilangan pekerjaan,” ucapnya.
Direktur PT Banyu Agung Persada, Sandi Adam mengaku dengan terpaksa harus merumahkan belasan pekerjanya.
“Karena usaha kami di segel, dan di tutup otomatis pekerjanya pun kami rumahkan,” kata Sandi Adam belum lama ini.
Menurut Sandi, kebijakan KLH akan mempengaruhi jumlah pengangguran di Kabupaten Bogor. [] Danu
