Choky
BOGOR-KITA.com – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Bogor menolak tegas upaya mempolitisasi jabatan wakil bupati (wabup) yang lowong. Semua pihak diminta untuk menahan diri, sebab sesuai perppu, penunjukan wabup adalah hak preogratif Plt Bupati Nurhayanti.
“Kami menolak langkah elite parpol dan kelompok tertentu yang berusaha mempolitisasi jabatan wabup dengan memunculkan isu gender, wacana dua wabup, dan bahkan terakhir muncul isu politik transaksional,” kata Koordinator Jaringan Mahasiswa Bogor Barat (JMBB), Farid di Cibinong, Senin (12/1).
Farid menegaskan, upaya politisasi itu bertujuan mengambil keuntungan dari proses penunjukan wabup yang sejatinya hak khusus Plt Bupati. “Politisasi itu tidak etis," ucap aktivis HMI Bogor ini.
Farid juga menyayangkan adanya pernyataan politik dari beberapa pihak yang mendukung ditunjuknya dua orang wabup. "Itu tidak etis lah, masa mereka mendikte Plt Bupati. Soal dua wabup itu mesti dikaji, apa sesuai kebutuhan atau tidak, jangan cuma bagi-bagi kue kekuasaan, nanti malah merusak tatanan," imbuhnya.
Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Bogor Raya, Coky Pasaribu menilai, saat ini ada sejumlah elite politik lokal yang menimbulkan kegaduhan dalam proses transisi kekuasaan di Pemkab Bogor. Indikatornya terlihat pada tertundanya paripurna DPRD terkait penetapan status Plt Bupati Nurhayanti.
Kemudian muncul wacana yang tidak relevan dan cenderung menyesatkan opini publik, seperti isu gender dan wacana dua wabup. "Mereka memainkan isu yang tidak cerdas untuk menjegal seorang perempuan ketua partai. Sadar hal itu akan gagal, mereka mendorong wacana dua Wabup," ujar Coky.
Karenanya, Coky menyerukan kepada semua elemen publik dan pihak terkait, untuk tetap menjaga suasana kondusif dalam proses transisi kekuasaan. Selain itu, kepada para elite politik lokal, diminta untuk lebih mengedepankan kepentingan publik daripada kekuasaan belaka. [] Admin
