BOGOR-KITA.com – Pada tahun-tahun awal ini Dana Desa lebih banyak digunakan untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur di tingkat pedesaan, maka mulai 2019 mendatang, pemerintah akan mengarahkan untuk pembangunan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi.
Hal itu dikemukakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia, Eko Sanjojo , usai mengikuti rapat terbatas tentang Penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (2/11/2018) siang.
Ia menjelaskan, dalam APBN 2019 anggaran Dana Desa mencapai Rp70 triliun atau naik Rp10 triliun dibanding tahun 2018.
“Kita bersama World Bank melakukan pendampingan melalui program inovasi desa sehingga masyarakat kita kumpulkan untuk supaya inovasinya keluar, bagaimana memanfaatkan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi,” jelas Eko.
Sejauh ini, lanjut Eko, sudah ada 30.000 inovasi yang bisa dishare ke desa-desa lainnya. Namun ia mengingatkan, prinsipnya desa punya kebebasan, pemerintah pusat cuma memberikan menunya saja.
“Jadi supaya tidak seperti tahun pertama menunya belum ada jadi Dana Desa dipakai untuk mengecat pagar, mengecat kantor. Nah sekarang dengan adanya menunya kita tentukan mana yang boleh mana yang tidak boleh, dan mereka bebas untuk menentukan yang ada di dalam menu tersebut,” pungkasnya. [] Hari/Sekretariat Kabinet
