17 Usulan Masuk Musrenbang Kelurahan Cimahpar
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2025 di tingkat kelurahan Cimahpar menetapkan sejumlah titik prioritas pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Mayoritas usulan yang masuk didominasi kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak oleh masyarakat.
Sekretaris Lurah Cimahpar, Derio Alfianda, mengatakan bahwa usulan Musrenbang kali ini difokuskan pada titik-titik prioritas yang dinilai paling membutuhkan penanganan, berdasarkan hasil aspirasi RT dan RW.
“Poin Musrenbang hari ini lebih ke titik-titik prioritas untuk kegiatan tahun 2027, yang memang diusulkan oleh RT/RW dan sangat dibutuhkan masyarakat. Misalnya di RW 9, ada tebing yang sudah hampir tiga tahun belum diperbaiki dan kondisinya rawan karena dilalui aliran sungai,” ujar Derio.
Selain TPT, lanjut Derio, pembangunan PJU juga menjadi kebutuhan mendesak, terutama di wilayah permukiman yang hingga kini belum terjangkau penerangan jalan.
“Beberapa titik permukiman masih belum ada PJU, terutama di area yang cukup ke dalam. Itu juga kita usulkan karena menyangkut keamanan dan kenyamanan warga,” katanya.
Tak hanya itu, perbaikan jalan setapak di sejumlah wilayah seperti RW 11 juga turut diusulkan karena belum sepenuhnya terakomodasi dalam program sebelumnya.
“Masih banyak jalan setapak yang belum tertangani, makanya kita usulkan di Musrenbang 2025 ini untuk direalisasikan di 2027,” jelasnya.
Derio menyebutkan, total usulan yang diajukan Kelurahan Cimahpar mencapai sekitar 17 kegiatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 7 hingga 10 usulan diharapkan dapat disetujui dan direalisasikan.
“Mayoritas usulan memang infrastruktur. Karena itu kebutuhan utama masyarakat saat ini,” ucapnya.
Sementara untuk sektor pendidikan, Derio memastikan kondisinya relatif aman. Beberapa pembangunan sekolah di wilayah Cimahpar telah rampung, termasuk pembangunan dan penambahan ruang kelas di sejumlah SD dan SMP.
Terkait adanya kebijakan efisiensi anggaran, Derio menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi jumlah usulan pembangunan.
“Efisiensi lebih ke pemotongan anggaran yang tidak terlalu urgent, seperti makan minum kegiatan. Untuk sarana prasarana tetap ada, meski tiap kelurahan mendapat jatah sekitar Rp250 juta,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Cimahpar, Ade Sayepuloh, menambahkan bahwa untuk RAPBD 2027, usulan masih didominasi pembangunan fisik meskipun ada juga dari sektor ekonomi dan pemerintahan.
“Karena keterbatasan anggaran Kota Bogor, setiap bidang hanya bisa mengusulkan satu prioritas kegiatan untuk 2027,” ujarnya.
Menurut Ade, pembangunan TPT menjadi kebutuhan paling mendesak mengingat kondisi geografis Cimahpar yang rawan longsor.
“Yang paling urgen di Cimahpar itu TPT. Karena wilayahnya memang rentan longsor. Tapi anggarannya besar, di atas Rp500 juta, sehingga harus melalui anggaran pusat karena APBD tidak akan cukup,” katanya.
Ia menyebutkan terdapat sedikitnya lima titik TPT yang menjadi prioritas di Kelurahan Cimahpar, yakni di RW 4, RW 5, RW 8, RW 10, dan satu titik lainnya yang dinilai sangat rawan.
“Lima titik itu yang paling urgent dan perlu segera ditangani demi keselamatan warga,” pungkasnya. [] Ricky
