Bima Arya Sugiarto
BOGOR-KITA.com – Walikota Bogor Bima Arya tidak mengetahui bantuan dana hibah tahun 2013 sebesar Rp5 miliar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bogor. Sekda Kota Bogor Ade Sarip juga kebingungan dan gelagapan, saat ditanya hal serupa oleh sejumlah wartawan, di Bogor, Kamis (13/14).
Ade mengaku, belum mengetahui tentang anggaran dana tersebut. Bukan itu saja, dirinya juga tidak tahu anggaran itu digunakan untuk apa saja oleh SKPD yakni Bappeda Kota Bogor. Namun, pihaknya mengatakan akan menelusuri.
Dana hibah Rp5 miliar dari Pemprov DKI Jakarta diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Heri Cahyono seusai bertemu dengan perwakilan Pemprov DKI. Dana itu digulirkan pada 2013. Seharusnya, ada dana hibah 5 miliar lagi untuk tahun 2014, dan 120 miloiar untuk tahun 2015 mendatang. Namun, dana hibah untuk tahun 2014 praktis lenyap karena Pemprov DKI Jakarta enggan menyalurkan mengingat dana hibah 2013 belum ada laporan pertanggunjawabannya. Pemprov DKI saat ini menunggu laporan penggunaan dana itu, jika tidak diserahkan 25 Desember 2104 rencana hibah 120 miliar juga ikut lenyap.
“Saya belum tahu soal dana Rp 5 milyar tahun 2013 lalu, saya akan melakukan pengecekan kepada instansi terkait,” kata Ade Sarif, di Bogor, Kamis (13/11). Yang saya tahu, imbuh Ade Sarip, ada dana hibah dari Pemrpov DKI Jakarta sebesar Rp6,8 miliar pada perubahan anggaran 2014 ini.
Pemkot Bogor juga sudah siap menyambut bantuan tersebut, karena proses dan tahapan untuk mendapatkan bantuan itu sudah dilakukan.“Kita saat ini sedang mempersiapkan untuk mendapatkan dana bantuan hibah tahun 2014, dan terkait dana hibah yang tahun 2013 lalu, saya akan mengecek dulu ke Bappeda, karena saya juga baru tahu informasi ini,” katanya.
Ade menyebutkan, bantuan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta di perubahan anggaran tahun 2014 sebesar Rp6,8 miliar sudah masuk di anggaran perubahan dan tinggal proses pencairan. Penggunaan dan peruntukan anggaran itu sangat jelas, di antaranya, Rp800 juta untuk konservasi air dalam pengendalian banjir di BPLH, dan Rp6 miliar lagi untuk peralatan penunjang revitalisasi sarana sumberdaya air di DBMSDA.“Semua persyaratan sudah disampaikan, kini tinggal menunggu proses pencairannya saja,” tutupnya. Harian [] PAKAR/Admin
