Kota Bogor

Satpol PP Gagal Beri SP3, Dinas PUPR Ngaku Belum Beri Izin Mie Gacoan Pahlawan

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Batal disegelnya Gerai Mie Gacoan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Bondongan, Kecamatan Bogor Selatan, dan tak jadinya diberi surat peringatan (SP) 3 oleh Satpol PP Kota Bogor, disayangkan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Rena Da Frina.

Sebelumnya, Kasatpol PP Kota Bogor Agustian Syah menegaskan, setelah diterbitkannya SP 2, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor dan Mie Gacoan. Bahkan pihak Mie Gacoan telah datang ke kantor dengan menunjukkan bukti-bukti perizinan yang sudah mereka miliki.

Sebelum keluar SP3, kata Agustian Syah, pihak Mie Gacoan telah menunjukkan bukti-bukti perizinan yang sudah mereka miliki. Berkas mereka lengkap. Siteplan sudah selesai semua sudah beres. Sudah di approve permohonan PGB-nya oleh Dinas PUPR. Tinggal menunggu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) saja.

Baca juga  Pengakuan Pelaku Penipuan Umrah di Bogor, Dijanjikan Investor Arab Saudi

Menanggapi hal itu, Rena mengatakan, jika PUPR sampai saat ini belum menandatangani apapun terkait perizinan yang diajukan perwakilan Mie Gacoan di Bogor Selatan.

“Yang ada, proses pengajuan PBG Mie Gacoan Jalan Pahlawan belum keluar dan masih dalam perbaikan dokumen. Saya ada buktinya, salah satunya berupa dokumen. Bahkan, bisa dilihat atau di akses kalau pengajuan mereka kita kembalikan karena ada yang harus diperbaiki. Jadi, apa yang sudah kita approve terutama di perihal izin PGB-nya,” kata Rena, Kamis (4/7/2024).

Rena menjelaskan, untuk Mie Gacoan yang ada di Jalan Sholeh Iskandar dan Jalan Pajajaran juga statusnya sampai saat ini masih dalam perbaikan dokumen, meski sudah beroperasional sejak lama.

Baca juga  Asah Kreativitas Anak, Happy Family Gelar Beragam Lomba

“Untuk Mie Gacoan yang di Tajur malah tidak mengajukan izinnya ke PUPR,” tegasnya.

Jika Kasatpol PP Kota Bogor membahas Mie Gacoan Jalan Pahlawan hanya tinggal menunggu menunggu Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Rena menyebut itu hal yang ngaco.

“SKRD itu terakhir dan harus selesai dulu PGB-nya. Nah, pada kenyataannya PGB sendiri belum ada,” ujarnya. [] Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top