Hukum dan Politik

OPINI: Usung Dedie Rachim di Pilwalkot, Bukti PAN Gagal Kaderisasi

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemilu 2024 dimanfaatkan juga untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada tahun yang sama.

Terlebih tahapannya juga saling beririsan. Bahkan pendaftaran pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024 dilakukan pada bulan September 2024, padahal penetapan perolehan kursi anggota legislatif pada pemilu 2024 di seluruh Indonesia baru dilakukan pada bulan Agustus 2024.

Kurang dari sebulan salah satu persyaratan jumlah persentase kursi bagi partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baru bisa diketahui.

Waktunya amat sangat pendek untuk membangun dialektika koalisi partai politik dalam mengusung pasangan calon yang akan berkontestasi di Pilkada 2024.

Sehingga sangat wajar dan rasional jika momentum pemilu 2024, banyak partai politik juga memanfaatkannya untuk ancang-ancang mengendorse figur yang akan diusung dalam kontestasi pilkada.

Baca juga  Atang Trisnanto Buka Ruang Belajar Gratis Internet di 4 Kelurahan

Seperti halnya PAN secara resmi memberikan KTA kepada Dedie Rachim sekaligus memberikan rekomendasi DPP PAN secara resmi untuk mengusungnya pada Pilwalkot Bogor tahun 2024.

Selama ini Dedie Rachim bukan kader partai manapun, sehingga bagi saya konsekuensi sebagai negara yang berbasis sistem kepartaian, figur yang diusung untuk menjadi kepala pemerintahan diutamakan kader partai.

Terkait Dedie Rachim yang dipinang oleh PAN, dalam konteks orientasi kekuasaan sah-sah saja dan sangat rasional, karena sampai saat ini, minimal hasil survei Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) terakhir, Dedie Rachim merupakan figur tertinggi yang dipilih masyarakat Kota Bogor untuk menjadi Walikota Bogor 2024-2029.

Namun dalam perspektif posisioning peran kepartaianya sebagai organisasi perkaderan politik sangat tidak menarik.

Baca juga  Awal 2021, Pemkot Bogor Buka Kantor Samsat di Mall Boxies 123 di Tajur

Karena elektabilitas menjadi faktor utama dibandingkan mengusung kader partai yang sudah lama berdialektika di kelembagaan PAN.

Sekaligus menegaskan kegagalan PAN sebagai partai kader. Sama halnya juga dialami oleh Partai Golkar di tingkat pusat dengan mengusung Gibran sebagai Calon Wakil Presiden.

Dengan kondisi tersebut, menegaskan masih lemahnya dekmokratisasi internal partai, karena tidak berjalannya peran-peran kepartaian, salah satunya perkaderan politik.

Hasil survei LS Vinus belum banyak figur politik di Kota Bogor yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi Walikota Bogor, bahkan sebagian besar masyarakat Kota Bogor masih memilih Bima Arya untuk menjadi Walikota Bogor.

Selain Dedie Rachim disusul urutan kedua Yane Ardian yang merupakan istri Bima Arya. Selanjutnya walaupun dengan persentase kecil, ada nama Atang Trisnanto dari PKS, Jaenal Mutaqin, Diah Pitaloka, Rayendra, Rusli Prihatevi dan Sendi Fardiansyah.

Baca juga  Pemkot Prihatin, Perencanaan Infrastruktur Kebinamargaan 2014-2015 Belum Maksimal

Rekomendasi yang diberikan oleh DPP PAN kepada Dedi Rachim, selain diharapkan mengangkat elektabilitas PAN pada Pemilu 2024 di Kota Bogor, juga sebagai pemantik untuk merapatnya figur-figur lain, partai politik dan kekuatan-kekuatan politik lain di Kota Bogor untuk merapat ke PAN dalan kontestasi Pilkada 2024.

Kondisi ini juga sekaligus memupus asa bagi Yane dan pendukungnya untuk bisa diusung PAN sebagai calon Walikota Bogor ke depan. [] Oleh: Yusfitriadi (Pengamat Politik)

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top