BOGOR-KITA.com, BOGOR – Sebanyak 12 kepala daerah anggota Borderline Economic Summit (BES) perlu menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini dikemukakan oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (FE Unpak) Bogor, Dr Hendro Sasongko kepada BOGOR-KITA.com, Jumat (13/12/20190, menanggapi BES yang digelar Pemerintah Kabupaten Bogor di Hotel Royal Tulip, Gunung Geulis, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12/2019).
Sebanyak 12 daerah yang menjadi angggota BES meliputi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tengerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi
Gelaran BES yang digagas Bupati Bogor Ade Yasin menampilkan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Suharso Monarfa sebagai keynote speaker.
Sejumlah tokoh nasional, provinsi dan kabupaten/kota dari 12 daerah hadir dalam acara yang memenuhi Ballroom Hotel Royal Tulip berkapasitas 300 orang.
Selain Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Suharso Monarfa, juga hadir Dirjen PUPR Rudi Siahaan, Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursalam, anggota DPR RI Mulyadi, Elly Rachmad Yasin, Tommy Kurniawan. Dari DPRD Jawa Barat hadir Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ruyat.
Para kepala daerah yang hadir meliputi Walikota Bogor Bima Arya, Walikota Depok Mohammad Idris, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Wabup Lebak Ade Sumardi, dan lainya.
Acara diawali dengan sambutan Bupati Bogor Ade Yasin, dilanjutkan dengan paparan 8 fokus isu BES.
Setelah sambutan Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ruyat, acara dibuka secara resmi oleh Wagub Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
Kepala Bappenas, anggota DPR RI, para kepala daerah atau yang mewakili dan perwakilan PUPR, BPJT, selanjutnya tampil menjadi panelis, masing-masing menyampaikan tanggapan terhadap penyelengaraan BES 2019.
Semua panelis menyambut baik penyelenggaraan BES 2019. Semuanya berharap BES tidak berhenti di tengah jalan, tetapi dilanjutkan dalam aksi nyata.
Rudy Siahaan dari PUPR mengusulkan agar dibentuk tim percepatan. Saat diminta memberikan closing statement, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Suharso Monarfa bahkan meminta dibuat Grup WA sebagai wadah komunikasi antara kepala daerah dan pihak terkait untuk menindaklanjuti 8 isu yang menjadi focus BES 2019.
“Adminnya terserah, boleh semua kepala daerah,” kata Suharso Monarfa yang dalam paparannya memperlihatkan data-data tentang arti penting 12 daerah anggota BES.
Terkait menghadap Presiden Jokowi untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan BES, Dr Hendro Sasongko mengemukakan, sebenarnya bisa saja melalui Mendagri dan menteri yang terkait. Apalagi Kepala Bappenas juga hadir dalam BES. Tentunya akan dilaporkan di Rapat Kabinet atau rapat terbatsa lainnya.
“Tetapi, memang karena BES momen spesial yang diharapkan menjadi role model pembangunan ekonomi daerah secara terintegrasi, maka bisa saja 12 kepala daerah langsung menghadap Presiden Jokowi, karena para kepala daerah ini kan butuh dukungan politis juga. Namun yang penting, ada tindaklanjutnya.,” kata Dr Hendro. [] Hari
