Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda Laporan Panitia Khusus III yang melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, di DPRD Jabar, Rabu (20/5/2020).

LKPJ 2019 Ridwan Kamil Tidak Memuaskan, DPRD Sodorkan 42 Rekomendasi

BOGOR-KITA.com, KOTA BANDUNG – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019 dinilai tidak memuaskan. DPRD Jabar menyodorkan 42 rekomendasi untuk ditindaklanjuti.

Hal ini terungkap dalam Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat dengan agenda Laporan Panitia Khusus III yang melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Barat Tahun 2019, di DPRD Jabar, Rabu (20/5/2020).

Salah satu yang angkanya baik adalah meningkatnya angka indeks pembangunan manusia atau IPM Jabar menjadi 72,03. Namun, DPRD Jabar meminta Gubernur mengonfirmasi data statsitik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.

“Sebab ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, dan juga kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan resources Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa,” kata Ketua Pansus III Memo Hermawan dari Fraksi PDI Perjuangan yang membacakan Laporan Panitia Khusus III tekait LKPJ Gubwrnur Jabar Tahun 2019.

Ditambah lagi DPRD melihat capaian indeks indikator dari 5 Misi Jawa Barat tidaklah merata. Bahkan ada beberapa Misi Jawa Barat Juara namun ternyata capaiannya di bawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

“Fakta ini menjadi catatan penting bagi kami dan menjadi pekerjaan rumah besar bagi Saudara Gubernur agar ke depan lebih serius memperhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten dengannya,” kata Memo Hermawan.

Dikatakan, Gubernur agar tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image, yang sering kali menyebabkan tidak tuntasnya beberapa program.

Dikatakan, fakta misi Jabar yang di bawah Jateng dan Jatim ini sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya trend penurunan daya serap terhadap belanja daerah yang hanya mencapai 91,2% dibanding Tahun 2018 yakni 94,47. Artinya, hampir 10% dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan lossed alias tak mampu dioptimalkan.

“Dan kami temui sebagian di antaranya justru pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dalam pos Belanja Langsung,” kata Memo Hermawan.

Laporan itu juga mengungkap secara terbuka ketidakberhasilan gubernur.

Dari sisi pendapatan daerah juga Gubernur dinilai tak mampu mencapai target, dari 36,12 triliun, hanya mampu meraih 36,03 triliun. Penting kami garis bawahi bahwa tahun 2019 ini lah pertumbuhan PAD terkecil setidaknya dibanding 3 tahun terakhir.

Gubernur harus mampu menjawab trend penurunan ini, sebab jika tidak segera ditangani, kami DPRD tak mau trend negatif ini terjadi lagi. Sayang sekali Sdr. Gubernur tak mampu mengelola sektor Pariwisata padahal potensi sangat luar biasa.

BUMD juga tak mampu dimanage agar menjadi perusahaan profesional, jangankan bersaing di level nasional, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit.

Hal ketiga yang mempengaruhi negatifnya postur APBD Tahun 2019 adalah carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan yang harusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat.

Tak terlihat perhatian serius. Kurangnya keberpihakan kebijakan dan anggaran menyebabkan sektor ini, seperti partanian, peternakan, perikanan dan yang serumpun dengannya tak memuaskan.

DPRD Jawa Barat selain memberikan catatan strategis, sebagaimana amanat PP 13 tahun 2019 juga mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur.

 

Tim Khusus

DPRD Jawa Barat kemudian memberikan catatan strategis, sebagaimana amanat PP 13 tahun 2019, juga mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Gubernur.

DPRD meminta Gubernur membuat tim khusus yang diisi pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

Sebabyak 42 rekomendasi tersebut dibagi per bidang yakni urusan pemerintahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Dikatakan, dalam urusan pemerintahan, Gubernur diminta segera mengevaluasi keberadaan TAP dan TAJJ, di mana kami mendapat laporan, tim ini di lapangan sering melakukan intervensi terhadap perangkat daerah sehingga mengganggu kinerja dan hal lain yang kontraproduktif. Jika demikian hal nya, tim ini dibubarkan saja. Demikian juga dengan beberapa perangkat daerah yang terbukti berkinerja negatif, agar segera diambil langkah-langkah serius memperbaikinya.

Di Bidang Keuangan, DPRD meminta Saudara Gubernur segera mengevaluasi besar-besaran manajemen BUMD secara keseluruhan termasuk mengganti pimpinan BUMD yang tak kapable dengan tenaga profesional dan independen, tak dicampuri dengan kepentingan politis yang sering mengganggu kinerja.

Di Bidang Pembangunan, di antara pekerjaan rumah besar adalah menyelesaikan TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo yang berlarut-larut ini. Lalu segera serius mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata.

Di Bidang Kesejahteraan Rakyat, urusan Pendidikan dan Kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi dari DPRD, berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar dan layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis dan pendidikan, hingga beasiswa. Ada hal yang sangat memalukan Jawa Barat di mana peringkat Indeks Pembangunan Pemuda berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia.

Memperhatikan kinerja Pemerintah Jawa Barat yang kami baca dari dokumen LKPJ Gubernur Jawa Barat, maka DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan nilai kinerja pada tingkat yang kurang memuaskan.

Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan trend perlambatan aspek fiskal Daerah. Ini mengakibatkan mau tidak mau, Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dituntut untuk bekerja keras mengejar ketertinggalan pada Tahun 2019. [] Hari/Humas DPRD Jabar.



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *