BOGOR-KITA.com, – CIBINONG – Pastinya kita dukung kebijakan Presiden Jokowi. Polisi yang nakal akan diproses hukum bahkan pemecatan.
Penegasan ini dikemukakan Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni kepada BOGOR-KITA.com, Jumat (15/11/2019), terkait pernyataan Presiden Jokowi yang meminta para oknum polisi dan jaksa yang memeras pengusaha untuk dipecat.
Soal oknum dan jaksa yang memeras pelaku usaha dikemukakan Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diikuti sekitar 3.000 pejabat mulai dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Bupati, dan Walikota dari seluruh Indonesia, di Sentul International Convention Center (SICC) Kecamatan Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/2019).
Hadir juga semua Kapolda, Kapolres, Kepala Kejati, dan Kepala Kejari.
Presiden Jokowi mengatakan, ia kerap mendapat laporan mengenai banyaknya oknum polisi dan jaksa yang melakukan pemerasan kepada pelaku usaha.
“Saya sampaikan ini secara terbuka pada kesempatan ini. Yang kerjaannya memeras para pelaku usaha, saya dengar banyak sekali,” kata Jokowi.
Di hadapan para peserta rakornas, Jokowi mengatakan sudah menginventarisasi laporan terhadap oknum polisi dan jaksa yang kerap melakukan pemerasan. Ia meminta para oknum itu dipecat.
“Saya inventarisasi dan saya perintahkan ke Kapolri, ke Jaksa Agung, ini di Kejati ini, Kejari ini, di Polda ini, di Polres ini. Saya minta tolong cek, copot, pecat, gitu saja, sudah,” ujar Jokowi.
“Itu stop yang kayak gitu, stop, jangan diterus-teruskan,” katanya.
Jokowi menegaskan, tugas polisi dan jaksa adalah menegakkan hukum sambil mendukung agenda strategis bangsa. Oleh karena itu, jangan sampai penegak hukum justru menggigit pejabat atau pelaku usaha yang tengah berinovasi untuk negeri.
“Pastinya kita dukung kebijakan Presiden Jokowi. Polisi yang nakal akan diproses hukum bahkan pemecatan,” tegas Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni. [] Hari
