Regional

Ini Daftar 20 Kelurahan akan Dikarantina di Kota Depok

BOGOR-KITA.com, KOTA BANDUNG – Berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat Berli Hamdani yang diperoleh BOGOR-KITA.com, Selasa (2/6/2020) pagi, sebanyak 20 kelurahan di Kota Depok masuk ke dalam daftar 54 desa/kelurahan kritis covid-19.

Disebut kritis covid-19 karena ditemukan 6 atau lebih pasien positif covid-19 di desa/kelurahan itu.

Pemprov Jabar merekomendasikan kepada kepala daerah setempat yaitu bupati/walikota untuk melakukan karantina lokal di tingkat desa/kelurahan yang masuk kategori kritis covid-19.

Berikut daftar 20 kelurahan yang akan dikarantina di Kota Depok sebagai mana yang direkomendasikan Pemprov Jabar:

Kecamatan Cimanggis :

– Kelurahan Tugu 18 kasus positif

– Kelurahan Pasirgunung Selatan 17 kasus positif

Baca juga  Sambut 1 Muharram 1441 H Warga Cipayung Depok Gelar Pawai Obor

– Kelurahan Mekarsari 10 kasus positif

– Kelurahan Curug 6 kasus positif

Kecamatan Tapos :

– Kelurahan Desa Sukatani 15 kasus positif

Kecamatan Beji :

– Kelurahan Tanah Baru 14 kasus positif

– Kelurahan Beji 6 kasus positif

Kecamatan Sukmajaya :

– Kelurahan Baktijaya 14 kasus positif

– Kelurahan Sukmajaya 14 kasus positif

Kecamatan Pancoran Mas :

– Kelurahan Depok Jaya 14 kasus positif

– Kelurahan Pancoran Mas 11 kasus positif

– Kelurahan Depok 11

– Kelurahan Mampang 6 kasus positif

Kecamatan Bojongsari :

– Kelurahan Pondok Petir 13 kasus positif

Kecamatan Cipayung :

– Kelurahan Ratujaya 10 kasus positif

Kecamatan Sukmajaya :

– Kelurahan Mekarjaya 10 kasus positif

– Kelurahan Abadijaya 10 kasus positif

Baca juga  Green House Lido: Implementasi Wakaf Produktif Dompet Dhuafa di Sektor Pertanian

Kecamatan Cinere :

– Kelurahan Cinere 9 kasus positif

Kecamatan Cilodong :

– Kelurahan Sukamaju 8 kasus positif

Kecamatan limo :

– Kelurahan Limo 7 kasus positif

Berli mengatakan, penetapan karantina desa/kelurahan tersebut menjadi kewenangan kepala daerah yaitu bupati atau wali kota masing-masing.

“Provinsi Jawa Barat hanya merekomendasi saja sesuai kajian atas data dan fakta di lapangan,” kata Berli. [] Hari

16 Comments

16 Comments

Leave a Reply

Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top