Gus M Ungkap Permasalah Utama Carut Marut PPDB di Kota Bogor
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor melakukan merombak 3 pejabat di ligkungan Dinas Pendidikan (Disdik) dan memutasi 31 kepala sekolah SD dan delapan kepala sekolah SMP belum lama ini.
Hal itu dilakukan Bima Arya karena banyaknya dugaan kecurangan serta manipulasi yang menyebabkan kekisruhan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2023.
Kekisruhan PPDB dan mutasi serta perombakan di lingkungan Disdik itu mendapat tanggapan dari Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri, dirinya menilai, bahwa kebijakan itu sepenuhnya merupakan kewenangan wali kota.
“Rotasi mutasi itu sepenuhnya hak prerogratif wali kota, dan Komisi IV sangat mengapresiasi,” ucap Gus M sapaan akrabnya kepada wartawan, Kamis (3/8/2023).
Namun, kata Gus M, yang menjadi pertanyaan apakah langkah yang dilakukan itu akan menjadi solusi dalam perbaikan sistem dunia pendidikan di Kota Bogor. Sebab, permasalahan utama carut marutnya PPDB adalah minimnya jumlah sekolah negeri yang ada di wilayah.
“Harus dikaji secara komprehensif, yang menjadi permasalahan selama ini kan karena minimnya sekolah negeri, dan lokasinya pun tersentralisir kebanyakan di Bogor Tengah,” katanya.
Sementara di kawasan Bogor Barat, Bogor Selatan hingga Bogor Utara masih kekurangan sekolah baik itu tingkat SMP.
“Di Bogor Utara saja ada delapan kelurahan, SMP negeri hanya ada tiga, yakni SMPN 20, 15 dan 19 itupun lokasinya di kelurahan Bantarjati, dan Ciparigi. Lantas bagaimana nasib warga Tanah Baru, Cimahpar, dan sebagian Ciluar. Secara jarak pasti kalah,” ujarnya.
Sementara setiap tahun di Kota Bogor, lanjut Gus M, lulusan SD ada sebanyak 17 ribu orang, sedangkan daya tampung SMP negeri hanya 5.600 orang.
“Ini kan jelas jomplang, artinya akar permasalahan dalam kisruh PPDB ini adalah kekurangan sekolah,” tegasnya.
Atas dasar itu, Gus M menyebut, bahwa seharusnya Pemkot Bogor memprioritaskan pembangunan sekolah ketimbang sarana lain yang tak berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia.
“Sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam sistem PPDB online ini sudah berlangsung lama. Tapi kenapa baru ramai sekarang? Mestinya kalau jeli masalah ini sudah bisa ditanggulangi sejak dulu. Kalau saja pemerintah memprioritaskan pembangunan sekolah, ketimbang menata kota hanya dari ‘kulitnya’,” tandasnya.
Padahal hal itu, tambah Gus M, termasuk faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, IPM Kota Bogor pada 2022 berada di 77,17 persen. Sedangkan Kota Depok yang baru berusia 24 tahun IPM-nya sudah menyentuh 81,86 persen.
“Kota Depok saja yang bisa disebut ‘anak kemarin sore’ sudah tinggi. Sedangkan Kota Bogor yang sudah berusia 544 tahun IPM-nya kalah,” pungkasnya. [] Ricky
