Hukum dan Politik

Asa Mewujudkan Koalisi Indonesia Maju di Pilkada Kabupaten Bogor, Mungkinkah ?

Foto/IG Iwan Setiawan

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Potensi untuk terjadinya linieritas koalisi partai politik  untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dilinierkan dengan koalisi partai politik pengusungan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota pada pilkada serentak 2024 di seluruh Indonesia sangat mungkin terjadi. Termasuk di Kabupaten Bogor.

Terlebih jika melihat peta kekuatan politik di Kabupaten Bogor, poros kekuatan politik menjelang pilkada 2024 sampai saat ini hanya tertumpu 2 kekuatan, yakni partai Gerindra dan partai Golkar. Sedangkan kekuatan politik lainnya baru “memanaskan mesin” dengan membangun komunikasi politik satu sama lain. Namun sampai saat ini belum terlihat kristalisasinya, baru ada indikasi akan mewujudkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di tingkat lokal Kabupaten Bogor.

Konsistensi mewujudkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Kabupaten Bogor akan diuji pada penentuan siapa Calon Bupati dan Siapa Calon Wakil Bupati Bogor. Karena jika koalisi ini akan diwujudkan sudah hampir dipastikan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bogor akan ditentukan oleh Partai Koalisi di tingkat pusat.

Baca juga  2 Tenaga Medis Warga Kabupaten Bogor Positif Corona 

Dinamika akan muncul di 3 kekuatan partai koalisi, Gerindra, Golkar dan Demokrat. Partai Gerindra partai pemenang di Kabupaten bogor, sehingga diperkirakan akan “ngotot” untuk bisa mengambil porsi calon bupati, namun dari dua sosok di partai Gerindra Kabupaten Bogor (Iwan Setiawan dan Rudy Susmanto) masih memiliki elektabilitas yang rendah.

Di sisi lain partai Golkar memiliki figur politisi yang sangat kuat dan nengakar, yaitu Ade Ruhandi (Jaro Ade), tentu sampai saat ini hasil dari beberapa lembaga survei memiliki tingkat elektabilitas yang sangat tinggi, jauh dari kedua sosok kader partai Gerindra.

Selain itu partai Golkar Kabupaten Bogor sudah membangun kesepakatan di awal dengan PAN Kabupaten Bogor.

Di lain pihak Partai Demokrat juga mulai merangsek untuk mengambil posisioning kadernya di Pilkada Kabupaten Bogor mendatang. Sehingga sangat rasional dan logis jika koalisi ini terbangun penentuan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati diserahkan ke partai di tingkat pusat.

Baca juga  Ihsan Ayatullah Sebut Pengumpulan Uang yang Dilakukannya Atas Permintaan BPK

Sehingga partai di tingkat pusat yang berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) harus objektif, rasional dan proporsional dalam menentukan calon bupati dan calon wakil bupati.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan:

Pertama, Tingkat Elektabilitas. Mengukur rasionalitas dalam elektabikitas elektoral salah satunnya dengan tingkat elektabilitas figur. Baik di internal partainya masing-masing maupun di koalisi partai. Kedua, Pengalaman. Tentu pengalaman ini tidak hanya sekedar dimaknai pernah menduduki jabatan di pemerintahan baik di legislatif maupun eksekutif, namun pengalaman ketika menjabat apakah proaktif atau tidak dalam memberikan kontribusi yang konstruktif bagi pengembangan Kabupaten Bogor.

Ketiga, rekam jejak. Baik secara hukum positif maupun hukum sosial akan sangat berpengaruh untuk menjadi pilihan masyarakat. Seperti selama menjabat jabatan publik negara pernah berkasus sehingga membuat maayarakat terganggu.

Baca juga  Survei Elektabilitas Parpol di Kabupaten Bogor: Gerindra Juara, Hanura Terakhir

Kemudian, masalah “logistik”. Secara normatif akan ditanggung bersama biaya kontestasi elektoral. Namun faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi,  sudah bisa dipastikan calon bupati akan menanggung biaya lebih besar dibandingkan calon wakil bupati.

Terlebih Kabupaten Bogor butuh energi yang cukup besar dengan luas wilayah dan besarnya jumlah DPT.

Oleh karena itu, salah sedikit saja partai di tingkat pusat dalam menentukan calon bupati dan wakil bupati, akan berakibat fatal.

Karena dalam dialektika pemilihan kepala daerah figuritas akan lebih mendominasi faktor kemenangan dibandingkan partai politik.

Bahkan upaya dalam mewujudkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di tingkat Kabupaten Bogor bisa “bubar” sebelum terbentuk, dengan membentuk kekuatan politik masing-masing yang saling berhadapan.

Akan menarik jika pada kekuatan politik lain, seperti koalisi perubahan (KIB) juga terbentuk di tingkat lokal Kabupaten Bogor. Tinggal koalisi Ganjar-Mahfud akan merapat ke KIM atau KIB. [] Yusfitriadi

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top