BOGOR-KITA.com – Ratusan guru honorer yang tergabung di Forum Komunikasi Honorer Kategori 2 Kota Bogor (FKHK2) menyambangi Gedung DPRD untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak adanya tes CPNS Umum 2018, Kamis (20/9/2018).
Sebanyak 498 orang yang terdaftar di FKHK2 menentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 36 Tahun 2018 mengatur syarat administrasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dari eks tenaga honorer kategori II berusia maksimal 35 tahun pada 1 Agustus 2018. Selain itu, pelamar tersebut harus aktif bekerja secara terus menerus sampai sekarang.
Belum sempat melangsungkan orasi, ratusan guru langsung dipanggil untuk melakukan mediasi oleh salah satu badan kehormatan DPRD Kota Bogor Najamudin.
Ade Ismail selaku Ketua Forum Komunikasi Honorer Kategori 2 Kota Bogor menuntut 3 poin dalam mediasi yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD Kota Bogor.
“Yang pertama, tunda tes CPNS sampai revisi UU ASN disahkan. Kedua, utamakan K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun. Ketiga adalah perhatikan nasib honorer K2 di Kota Bogor,” tegasnya.
Guru honorer K2 yang diwakili oleh Ade Ismail menyatakan bahwa sudah memiliki kontrak politik dengan Walikota Bima Arya.
“Saya harap Pak Walikota bisa menunda dulu tes CPNS 2018 di Kota Bogor,” pungkasnya.
Ade Ismail juga menegaskan akan melancarkan aksi demo jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh Walikota Bogor Bima Arya. [] Fadil
