BOGOR-KITA.com – Jumlah angka kemiskinan di Kota Bogor tercatat ada sebanyak 71.314 Kepala Keluarga (KK) dari jumlah 307.730 KK (data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil). Angka tersebut menjadi perhatian serius dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bogor. Melalui workshop evaluasi pencapaian program penanggulangan kemiskinan di Hotel Pajajaran Suites, BNR, Kota Bogor, Kamis (28/9/2017) TKPK Kota Bogor melakukan tiga pendekatan untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.
Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudiyana mengatakan, tiga pendekatan tersebut yakni Pemberdayaan Masyarakat, Bantuan Sosial dan Peningkatan Kesejahteraan yang kemudian dibagi menjadi tiga kelompok untuk dilakukannya sidang kelompok.
Kelompok satu dipimpin Asisten Pemerintah, dengan anggota beberapa OPD dan Camat, Kelompok dua dipimpin Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan anggota Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Pendidikan (Disdik dan Dinas Kesehatan (Dinkes) serta Kelompok tiga dipimpin Asisten Administrasi Umum dengan anggota Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
“Sebenarnya baru pada evaluasi sekarang diadakan sidang kelompok atas usulan Ketua TKPK Usmar Hariman, sebelumnya hanya diadakan rapat pleno saja. Tujuannya agar pembicaran terkait dengan penanggulangan kemiskinan bisa lebih intens dan komprehensif,” ujarnya.
Ia menuturkan, dari sidang kelompok kemudian didapat beberapa hasil evaluasi. Pada kelompok Pemberdayaan Masyarakat disepakati Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor diminta untuk lebih merangkul dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan. Sehingga semua pihak bisa lebih berperan tidak lagi saling ego sektoral baik dari instansi ataupun LSM di masyarakat.
Pada kelompok Bantuan Sosial, saat ini sedang melakukan proses pendataan dan verifikasi Program Keluarga Harapan (PKH). Sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat jika secara nasional jumlah PKH akan ditambah yang tentunya berlaku juga untuk Kota Bogor. Hal lainnya terkait Beras Kesejahteraan (Rasta) masih ada beberapa yang perlu di evaluasi yakni kualitas beras yang masih belum baik serta masih belum siapnya masyarakat menggunakan sistem perbankan.
“Jadi uang untuk beli beras di transfer melalui bank, warga sudah diberikan kartu semacam ATM nah mereka cukup datang ke e-Warung untuk membeli beras, pembayarannya tinggal tap pakai kartu tersebut,” terangnya.
Sementara permasalahan berbeda dialami kelompok Peningkatan Kesejahteraan, dimana dalam kegiatan program pelatihan dan bantuan modal di dinas-dinas, penerima pelatihan dan bantuan modal beberapa ada yang belum masuk ke dalam Basic Data Terpadu (BDT) 2015.
“Sebenarnya tepat sasaran tetapi penerima tersebut yang juga warga miskin belum masuk ke BDT 2015 karena kan kemiskinan itu dinamis. Bisa jadi saat pendataan orang itu belum miskin tetapi kemudian karena sebab tertentu menjadi miskin,” imbuhnya.
Menurut Rudi, kondisi tersebut masuk dalam desil II yakni rentan miskin. Maka fokus Pemerintah Kota Bogor tidak hanya pada kemiskinan itu sendiri tetapi juga pada kerentanannya. Kerentanan miskin disini harus menjadi perhatian jangan sampai saat beberapa subsidi dicabut seperti TDL yang naik tergelincir ke kekemiskinan. Serta Pemerintah juga fokus pada kesenjangan. Jangan sampai gap antara yang miskin dan kaya terlalu besar.
“Kalau dari data gap orang miskin dan orang kaya di Kota Bogor di angka 0,4. Angka ini bisa dibilang sedang karena yang paling tinggi itu 1 yang artinya dari 100 orang hanya 1 orang yang kaya sementara 99 orang lainnya miskin,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengatakan, target dari tiga pendekatan yang dilakukan TKPK dalam penanggulangan kemiskinan harus mampu menurunkan angka kemiskinan sesauai dengan rencana starategis RPJMD Kota Bogor. Sejauh ini angka kemiskinan turun setiap tahunnya. Diharapkan pada 2019 mendatang angka kemiskinan dapat turun secara signifikan.
“Angka kemiskinan Kota Bogor ini masih tidak terlalu banyak dibanding daerah lain dan Insya Allah Kota Bogor bisa menanggulangi kemiskinan. Yang masuk di desil I (10 persen terendah) kita bantu dengan program RTLH, Rasta, pendidikan melalui Bos, kesehatan melalui BPJS,” pungkasnya. []Admin
