BOGOR-KITA.com – Tidak ada tokoh besar model pemimpin transaksional. Hal ini dikemukakan Walikota Bogor Bima Arya saat menjadi narasumber Sekolah Pimpinan HMI 2018 yang digelar Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) di Panjang Jiwo Resort, Desa Cikeas, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Selasa (2/10/2018)..
Bima mengemukakan, secara garis besar ada dua tipe pemimpin. Yaitu pemimpin transformatif dan transaksional. Pemimpin transformatif membangun dengan nilai, membangun kultur dengan cara baru dalam membangun peradaban. Sedangkan pemimpin transaksional pemikirannya sempit, yaitu berdasarkan satu kata, uang.
“Tidak ada tokoh-tokoh besar di dunia ini yang masuk kategori pemimpin transaksional. Pemimpin transformatif akan dikenang dengan tinta emas dalam sejarah karena membangun dengan cara baru dan peradaban baru,” kata Bima Arya.
Dia menyebutkan, Herbert Feith membuat dua tipologi kepemimpinan dalam sejarah politik Indonesia, yakni solidarity maker dan tipe administrator. Dua tipologi ini menggambarkan pola dan strategi kepemimpinan dalam mewujudkan visi politik tertentu.
Solidarity maker lebih mengedepankan strategi retorik guna mengumbar gelora dan penyatuan solidaritas dengan memainkan simbol-simbol identitas. Sedangkan administrator lebih mengedepankan kecakapan administratif guna kelancaran implementasi visi dan misi.
“Contoh pemimpin solidarity maker adalah Bung Karno dan tipe pemimpin administrator adalah Bung Hatta. Menurut Herbert Feith keduanya saling melengkapi. Jadi kalau mau jadi pemimpin harus menguasai dua tipologi ini,” ujarnya.
Jika menjadi seorang pemimpin maka akan memasuki pintu gerbang dilema yang tak berujung, pilihan-pilihan yang tak mudah. Dilema terbesar jadi pemimpin adalah antara pemimpin yang populis (membuat kebijakan yang menyenangkan semua orang) atau tetap populer dan pemimpin risk taker (pengambil resiko). Pemimpin risk taker meskipun resikonya bisa turun, masuk penjara itulah resiko pemimpin. Salah satu tolok ukurnya lihat saja kepala daerahnya berapa kali didemo.
“Banyak yang terjebak hanya ingin cari aman, membuat kebijakan yang populis. Jadi belum tentu kebijakan yang populis baik untuk jangka panjang,” tutur Bima.
Menurutnya, setiap pemimpin harus memiliki ambang batas politik, sejauh mana dia memiliki toleransi terhadap praktik-praktik kotor politik. “Ikuti saja aturannya, ada peraturan pusat, praturan daerah (perda) dan juga ikuti kata hati dalam melangkah,” pungkasnya. [] Humpro/Admin
