BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kota Bogor bersama Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Cabang Bogor terus melakukan manuver dalam rangka mewujudkan cita-cita jaminan kesehatan semesta (universal health coverage) paling lambat 1 Januari 2019 mendatang.
Sinergi pun dilakukan guna memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Tercatat, hingga Juli 2018 ini jumlah penduduk Kota Bogor yang terdaftar JKN-KIS sudah mencapai 822.787 jiwa (81,86 persen) dari total penduduk Kota Bogor 1.005.012 jiwa.
“Kami optimistis sesuai target. Masih kurang sekitar 14 persen lagi untuk mencapai jaminan kesehatan semesta 95 persen seperti yang diinstruksikan Pak Presiden,” ujar Kepala BPJS Cabang Bogor Yerry Gerson Rumawak, di sela Briefing Staff di ruang Paseban Sri Bima, Gedung Balaikota Bogor, Jalan Ir. Juanda, Selasa (17/7/2018).
Yerry menambahkan, jumlah cakupan kepesertaan yang sudah mencapai 81,86 persen ini terdiri dari berbagai macam segmen, seperti dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, APBD, pekerja penerima upah baik swasta atau negeri, pekerja bukan penerima upah dan peserta mandiri.
“Kami mendapat dukungan dari Pemkot Bogor untuk mempercepat cakupan kepesertaan JKN. Sisa 14 persen yang belum terdaftar difokuskan kepada warga yang ber-KTP Kota Bogor,” imbuhnya.
Tidak hanya mengejar cakupan kepesertaan semesta, lanjut Yerry, pihaknya pun fokus kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang belum melakukan pergantian kartu askes ke BPJS. Sebab, tercatat baru 55 persen dari total keseluruhan yang sudah ganti baru, sisanya belum mengganti kartu.
“Bagi ASN juga ada hak penambahan anak ketiga dan saat ini masih banyak yang belum mendaftarkan tambahan anak ketiga. Sementara untuk anak keempat dan kelima juga harus tetap didaftarkan tapi diluar tanggungan pemerintah,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, jaminan kesehatan semesta ini menjadi komitmen bersama dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Kota Bogor menargetkan akhir Desember 2018 seluruh warga sudah terjamin JKN. Hal ini memungkinkan bisa dilakukan karena saat ini sudah mencapai 81,86 persen.
“Untuk ASN yang belum ganti kartu askes ke BPJS saya minta dua minggu pergantian kartu sudah tuntas semuanya. Bisa dilakukan secara kolektif ke seluruh organisasi perangkat daerah,” pungkasnya.[]Admin
