Iwan Darmawan
BOGOR-KITA.com –Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Wakil Walikota Usmar Hariman, diharapkan belajar dari kasus optimalisasi Terminal Baranangsiang dan kasus kisruh pembelian lahan Pasar Jambu Dua. Hal ini dikemukakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Iwan Darmawan kepada BOGOR-KITA.com di Bogor, Senin (23/3/2015), atau 11 hari jelang setahun masa kepemimpinan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Wakil Walikota Usmar Hariman (Bima-Usmar) yang dilantik 4 April 2014.
“Isu seksi seperti masalah Terminal Baranangsiang dan kasus Angkahong terkait pembelian lahan Pasar Jambu Dua, diharapkan menjadi bahan introspeksi bagi Bima – Usmar, agar ke depannya dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan umum dan masyarakat banyak,” kata Iwan Darmawan.
Dalam catatan BOGOR-KITA.com, kasus optimalisasi Terminal Baranangsiang ditandai belum jelasnya keputusan yang akan diambil Pemkot Bogor setelah sebelumnya ditentang oleh masyarakat terkait pembangnan mal dan hotel mewah di dalamnya. Sedang kasus kisruh pembelian lahan Pasar Jambu Dua ditandai dengan adanya dugaan korupsi yang kasusnya kini ditangani Kejaksaan Negeri Kota Bogor.
Belum jelasnya kebijakan yang akan diambil terkait Baranangsiang membuat terminal yang sudah kurang memadai itu belum kunjung dimodernisasi. Sementara kasus kisruh pembelian lahan Pasar Jambu Dua membuat relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang digusur dari Jalan MA Salmun, berpotensi tertunda.
Iwan memuji Bima-Umar dalam penegakan hukum. “Ada sedikit harapan munculnya penguatan hukum, yang secara obyektif dan progresif muncul dari ketegasan Walikota Bima Arya dalam merespons beberapa kasus hukum yang muncul ke permukaan. Walikota ingin mengambil sikap tegas dan menghindari aspek koruptif dalam berbagai kebijakan yang dibuatnya,” kata Iwan yang tengah mengikuti program doktor dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Meski demikian, menurut Iwan, ke depan Walikota Bima Arya dan Wakil Walikota Usmar Hariman diharapkan lebih bisa merangkul pihak-pihak yang berkompeten baik secara internal maupun eksternal. “Bima – Usmar dan DPRD hendaknya memiliki tekad yang sama membangun Kota Bogor yang lebih baik, bebas korupsi, bersih, indah dan terhindar dari kemacetan kronis, di samping membangun citra kota yang layak untuk aktifitas pendidikan, seni, perdagangan dan pariwisata, baik skala lokal, nasional, regional dan internasional.
Iwan menambahkan, sebagai kota yang strategis dari segi georafis, historis, ekonomis, dan dari segi lainnya, Kota Bogor berpotensi menjadi kota maju, dinamis, humanis, tidak hanya ditingkat lokal tetapi juga tingkat nasional dan bahkan internasional.
Untuk itu, Iwan berharap, Bima-Usmar bisa merangkul perguruan tinggi, media serta lembaga swadaya masyarakat sebagai lembaga kontrol konstrutif terhadap program yang dijalankan. [] Boy
