BOGOR-KITA.com – Persoalan kemacetan menjadi salah satu skala prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Masalah yang satu ini juga kini menjadi fokus perhatian unsur pimpinan Muspida lainnya.
Berangkat dari hal tersebut beragam langkah dan upaya telah, sedang, dan akan dilakukan Pemkot Bogor dengan dukungan semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri. Sejumlah konsep dan program pun telah dipersiapkan.
Seperti dipaparkan Walikota Bogor Bima Arya dalam Obrolan Serius Mencari Solusi (Obsesi) Radar Bogor yang mengusung tema mengurai kemacetan di Kota Bogor, Jumat (14/10/2016) malam. Ada sejumlah program mulai dari jangka pendek sampai jangka panjang untuk mengatasi persoalan krusial yang satu ini.
Soal tata ruang misalnya, Bima mengatakan bahwa perlunya redistribusi fungsi dan akan diperketatnya tata ruang di pusat kota. Semuanya akan diarahkan ke kawasan pinggiran. “Diproyeksikan wilayah Bogor Utara akan menjadi kawasan metropolitan baru, dan lama kelamaan pusat perbelanjaan akan bergeser ke kawasan ini. Jadi itu yang nomor satu, redistribusi fungsi,” katanya.
Upaya lainnya yang akan dilakukan Pemkot Bogor untuk mengurai masalah kemacetan adalah dengan mempercepat sarana transportasi massal. “Ini yang agak rumit, meski di atas kertas semua konsep sudah ada, seperti konversi angkot ke bus tranpakuan, angkot menjadi feeder, sampai angkot yang berbadan hukum,” ujarnya.
Tetapi upaya ini terbentur pada beberapa hal. Pekerjaan rumah yang pertama adalah bagaimana model yang paling tepat untuk pengadaan bus dari rencana konversi angkot. Untuk pengadaan armadanya sendiri saat ini terdapat dua opsi. Yang pertama dengan mengandalkan bantuan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dan yang kedua adalah dengan cara swadaya dari para operator angkot yang sudah berbadan hukum yang kini jumlahnya sebanyak 25 operator.
“Tapi dari 25 ini ada berapa yang betul-betul sanggup untuk mengadakan bus sendiri. Misalkan mereka bisa membeli dengan menggunakan pihak perusahaan pembiayaan (leasing), dan nantinya pemerintah tetap memberikan subsidi. Persoalan berikutnya adalah untuk subsidi itu uangnya dari mana, apakah dewan setuju atau tidak. Ini juga persoalan yang harus segera dipecahkan. Karena dewan harus sama persepsinya dengan Pemkot, karena konsumsi itu diperlukan. Apalagi dimana-mana bisnis transportasi itu adalah bisnis subsidi,” tuturnya.
Sementara untuk subsidi sendiri, menurut Bima, diperlukan landasan hukum. “Kami sudah merampungkan landasan hukumnya untuk memberikan subsidi. Kemudian angkot juga nantinya harus memiliki standar pelayanan minimal dan lain sebagainya. Dimana langkah berikutnya adalah reformasi angkot dan mempercepat penerapan sarana transportasi massal,” imbuhnya.
Lebih lanjut Bima mengatakan, ada upaya lain dan sebetulnya bisa dilaksanakan dalam jangka pendek. Yaitu penegakan disiplin dan menghentikan pembiaran-pembiaran serta kurangnya personil di lapangan. Untuk langkah terakhir ini tidak banyak yang tahu bahwa DLLAJ hanya memiliki 60 orang petugas di lapangan. Mereka bekerja dibagi ke dalam dua shift masing-masing berjumlah 30 orang untuk bertugas di puluhan titik.
“Karena itu kita memperjuangkan untuk meyakinkan dewan bahwa penambahan petugas itu perlu. Dimana nanti di awal tahun 2017 akan ditambah sebanyak 150 orang untuk bertugas di DLLAJ dan 100 lainnya untuk ditempatkan di Satpol PP. Jadi penambahan petugas itu penting untuk membantu pihak kepolisian mengurai kemacetan di lapangan,” terangnya. [] Admin
