BOGOR-KITA.com – Transformasi budaya, pembangunan karakter dan reformasi birokrasi menurut Wali Kota Bogor Bima Arya adalah hal yang penting. Dihadapan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan tamu undangan saat acara Helaran Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan Bima – Usmar, Sabtu (8/4/2017).
Bima menegaskan perizinan adalah jantung utama dari reformasi birokrasi.
“Banyak langkah yang diambil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Bogor sebagai reformasi birokrasi. Bagi para pemilik usaha dan pemohon izin kepastian menjadi hal yang mutlak dibutuhkan, baik dari segi waktu maupun jumlah yang harus dibayarkan, kata Bima.
Dia menyebut, langkah reformasi birokrasi yang diterapkan diantaranya adalah sistem pajak online, proses pengurusan izin secara online yang prosesnya dapat dipantau sudah sampai mana juga dilengkapi SMS Gateway.
“Dengan ini kami menutup celah bagi para calo, One Day Service (ODS) yang telah dijalankan sejak tahun 2015 telah terkoneksi langsung dengan kantor pajak, demikian juga dengan Taping Box. Reformasi perizinan yang dijalankan Kota Bogor mendapat apresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan menunjuk DPMPTSP Kota Bogor sebagai percontohan nasional,” jelasnya.
Apresiasi disampaikannya bagi Camat atas inisiatifnya melaksanakan “Jemput Bola” bagi warga yang belum memiliki Elektronik Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan untuk memudahkan warga dalam pengurusan E-KTP Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor membuka pelayanan administrasi kependudukan di Mal-mal, Disdukcapil Kota Bogor juga baru saja melaunchingBlue Room yang menyediakan data kependudukan secara detail.
Pemanfaatan teknologi juga diaplikasikan dalam Bogor Green Room (BGR) sebagai command centeryang terhubung dengan CCTV pantauan lalu lintas. Di bidang pendidikan, sejak tahun 2014 penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan secara Online.
Tak hanya itu, bagi warga Kota Bogor yang ingin menyampaikan aduan atau keluhan disediakan Pengaduan Online dan sejak Maret 2016 Pemkot Bogor pun telah meluncurkan nomor panggilan sistem 112 untuk panggilan darurat bencana hingga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk merespon keluhan warga agar lebih cepat Bima meminta semua OPD menyediakan juru bicara digital (sosial media). [] Admin
