Wali Kota Bogor Bima Arya mempertanyakan mekanisme pemilihan rumah tidak layak huni yang masuk dalam kategori layak diperbaiki. Pasalnya, Bima melihat banyak RTLH yang dinilainya luput dari penilaian aparat di wilayah setempat.
Hal tersebut dicetuskan Bima dalam Briefing Staff yang diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Wilayah Camat dan Lurah, Asisten Pemerintah dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor, Selasa pagi (22/11/2016) di Ruang Paseban Sri Bima.
Bima melanjutkan briefing dengan sebuah renungan kepada seluruh Kepala Dinas, Camat, Lurah dan lain-lain bahwa sepanjang ia mengunjungi kelurahan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dirinya selalu melihat potret wajah warga yang memprihatinkan. Mereka yang tinggal di RTLH luput dari bantuan dan ini menjadi persoalan yang harus ditangani karena rumahnya betul-betul tidak layak. Banyak pula permintaan warga yang ternyata sudah di musrembangkan namun akhirnya gagal. Seperti permintaan pembangunan jembatan, puskesmas tanggul, gedung serba, MCK dan lainnya. Sementara ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebetulnya tidak efektif.
“Mekanisme RTLH harus dipentingkan kenapa ini bisa luput? Semua permintaan warga harus jadi catatan aparat wilayah. Memang tidak semua bisa dipenuhi tapi yang bisa dianggarkan dan di proses ya dikerjakan,” tegas Bima.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengingatkan kepada seluruh peserta briefing agar menyikapi serapan anggaran Belanja Langsung (BL) dari beberapa OPD yang masih belum melaporkan realisasi fisik dan kegiatan. “Saya minta pertanggal 10 Desember dinas yang masih merah ini sudah hitam sehingga di akhir tahun bisa mendekati target realisasi sebesar 92,97 persen karena target Pemkot ingin WTP,” pungkas Usmar. [] Admin
