10 5

Masyarakat Urban dan Rural Beda Tafsir Tentang Kelayakan Bupati atau Walikota

BOGOR-KITA.com – Salah satu catatan positif dalam demokrasi di era reformasi ini adalah semakin meningkatnya daya kritis publik. Publik yang kritis akan selalu mempertanyakan banyak hal, termasuk kualitas calon dalam pilkada serentak di tahun 2018 mendatang. Pendapat ini dinyatakan oleh Rahadi T. Wiratama, peneliti LP3ES kepada Bogor-kita.com, Rabu (10/05/2017).

Namun begitu, menurut Rahadi, sikap kritis ini kemungkinan besar hanya terjadi di wilayah-wilayah urban atau sub-urban yang biasanya identik dengan tumbuhnya kelas menengah terdidik.
“Di wilayah-wilayah urban dan sub urban biasanya terdapat kelas menengah terdidik. Mereka ini cenderung rasional dan kritis dalam memilih calon kepala daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Rahadi menjelaskan, para calon kepala daerah di wilayah urban dan sub urban perlu memperhitungkan tipe masyarakat semacam itu. Oleh karenanya, reputasi dan kualitas para calon akan sangat menentukan tingkat keterpilihan (elektabilitas) mereka dalam merebut kursi eksekutif puncak di wilayahnya masing-masing.

Ketika ditanyakan tentang kualifikasi jenis wilayah urban dan sub urban Rahadi mencontohkan antara lain seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi. “Bahkan, untuk tiga wilayah tersebut sudah dapat dikatakan urban, meski di sebagian wilayahnya masih terdapat daerah rural (perdesaan-Red),” imbuhnya.

Untuk itu, para calon yang akan berlaga pada kontestasi politik lokal di tahun 2018 mendatang perlu mempersiapkan diri secara layak untuk tampil di hadapan pemilih.
Mereka yang tidak terkait pelanggaran etika dan hukum berpeluang meraih elektabilitas yang lebih tinggi. “Catatan hukum para calon merupakan faktor penting dan akan menjadi pertimbangan pemilih. Mereka yang relatif jauh dari unsur pelanggaran etika dan hukum kemungkinan akan memperoleh dukungan yang cukup besar dari pemilih,” pungkasnya. [] BK-1




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *