Kota Bogor : Nyaman, Beriman, dan Transparan

BOGOR-KITA.com – Jika merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2005-2009 yang menjadi pedoman bagi Wali Kota Bogor Bima Arya dan Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman yang saat ini berjalan, bahwa keduanya ingin mengarahkan Kota Bogor sebagai kota yang nyaman, beriman, dan transparan sesuai dengan visi keduanya.

Dalam konteks nyaman pada visi tersebut, adalah ingin mengubah nuansa-nuansa yang selama ini dirasakan belum begitu baik, belum tertata, dan belum dapat dinikmati masyarakat luas. Oleh karena itu, dilakukan upaya agar semuanya dapat berjalan dan dirasakan baik oleh masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman saat menjadi narasumber dalam seminar sehari yang mengusung tema “Mengembalikan Usaha Jasa Kontruksi Pada Fitrahnya Prespektif Hukum” di Sahira Butik Hotel, Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Kamis (22/02/2018).

“Contoh masih banyak jalan-jalan di wilayah yang masih beralaskan tanah. Maka kita (Pemerintah Kota Bogor) berupaya meningkatkan fisiknya agar masyarakat menjadi lebih nyaman. Baik itu di aspal, hotmix, atau dilakukan pembetonan,” terang Usmar.

Ia juga mencontohkan hal lainnya di Kota Bogor yang masih harus terus diperbaiki dan belum memberikan kenyamanan kepada warganya, yaitu menyoal kesemrawutan lalu lintas. Meskipun sudah diambil sejumlah langkah dan program, namun diakuinya upaya tersebut belum maksimal.

“Di dalam mencapai program-program tersebut, ada kegiatan fisik yang tentunya akan berkaitan dengan asosiasi (jasa konstruksi). Oleh sebab itu, dalam upaya mewujudkan visi itu diterjemahkan ke dalam enam misi dan enam skala prioritas,” terang Usmar.

Pemerintah Kota Bogor, lanjutnya, sudah mencoba melaksanakannya di kurun waktu empat tahun terakhir ini di dalam APBD dimana khusus untuk di tahun 2018 ini sudah memasuki fase implementasi dengan nilai APBD sekitar Rp 2,5 triliun.

“Meskipun memang (dari APBD 2018 ini) mayoritas masih banyak diserap untuk biaya aparatur negara yang masih sangat tinggi. Tapi kita pastikan untuk (anggaran) biaya langsungnya masih di atas biaya tidak langsung. Proporsinya kurang lebih 55 persen banding 45 persen,” jelas Usmar. []Admin




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *