Pilipus Tarigan
BOGOR-KITA.com – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor belum memberikan kontribusi yan maksimal. Para anggota DPR RI Dapil Bogor itu masih sekadar menjadikan rakyat pemilih di Dapil Bogor sebagai kuda tunggangan untuk memperoleh posisi politik di DPR RI untuk kepentingan partai dan diri mereka sendiri.
Hal ini mengemuka dalam percakapan PAKAR dengan pengamat politik dari Universitas Djuanda (Unida), Beddy Iriawan Maksudi, dan pengamat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR), Pilipus Tarigan, di Bogor dan Jakarta, Minggu (4/1). Mereka dihubungi terkait kehadiran sejumlah anggota DPR RI dalam acara Dialog Reses, DPRD Kabupaten Bogor dan DPR RI Dapil Jawa Barat V, Kabupaten Bogor di Aula Serba Guna I Setda Kabupaten Bogor, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bogor, Senin (5/1) hari ini.
Dalam acara bertajuk Membangun Relasi Sinergis antara DPR RI, DPRD Kabupaten Bogor dan Pemkab Bogor untuk Kabupaten Termaju di Indonesia itu, dijadwalkan menghadirkan sejumlah anggota DPR RI Dapil Bogor meliputi Soenmandjaya (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Adian Yunus Yusak Napitupulu (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Indra P Simatupang (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Airlangga Hartarto (Fraksi Partai Golkar), Ichsan Firdaus (Fraksi Partai Golkar), Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra) Anton Suratto (Fraksi Partai Demokrat), Primus Yustisio (FRaksi Partai Amanat Nasional) dan Achmad Farial (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan).
“Mumpung para anggota DPR RI datang ke Bogor, maka perlu diingatkan bahwa mereka adalah perwakilan rakyat Kabupaten Bogor. Tolong tulis, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini sedang bekerja keras untuk meraih status sebagai Kabupaten Termaju di Indonesia. Tanya kepada mereka, apa yang bisa mereka kontribusikan untuk rakyat kabuopaten Bogor utamanya dalam rangka meraih status Kabupaten Bogor sebagai kabuopaten termaju di Indonesia,” kata Beddy.
Beddy yang juga pakar di bidang kebijakan pembangunan daerah itu menegaskan, kepada para anggota DPR RI itu perlu dipertanyakan apa yang bisa mereka kontribusikan, karena kita berharap anggota DPR RI periode 20013 – 2018 ini bisa berbuat lebih maksimal untuk Kabupaten Bogor.
“Selama ini mereka tidak maksimal. Oke-lah mereka terdengar di pusat, tetapi di daerah bagaimana, mereka tenggelam, tidak kedengaran suaranya,” ujar Beddy.
Agar kontribusi para anggota DPR RI Dapil Bogor itu lebih maksimal, Beddy menilai perlunya mereka melakukan dua hal. Pertama, mengembangkan mindset sesuai perkembangan zaman. “Sekarang bukan lagi zamannya warga yang datang ke anggota dewan, lalu bilang saya butuh ini dan itu. Sekarang justru anggota DPR,baik yang di pusat atau yang di daerah yang harus jemput bola dan berinteraksi dengan masayarakat pemilih, supaya mereka tidak hanya bersimpati tetapi juga berempati terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat,”kata Beddy.
Ditambahkan, aspirasi dan kepentingan setiap daerah, imbuhnya, berbeda satu sama lain, mengingat setiap kawasan punya ciri khas dan kebutuhan masing-masing.Karena itu mereka harus blusukan di daerah pemilihan mereka dan merasakan denyut kebutuhan rakyat yang memilih mereka untuk diperjuangkan di tingkat pusat. “Jangan sampai kedatangannya mereka dalam setiap reses, cuma ngabis-ngabisin duitnegara. Sebaliknya, harus mampu menangkap aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilih,” tandasnya.
Hal kedua yang dinilai Beddy perlu dilakukan oleh anggota DPR RI Dapil Bogor adalah tampil di media lokal Bogor, agar dengan demikian masyarakat Bogor tahu apa yang mereka perjuangkan.
Secara terpisah pengamat hokum yang juga pendiri LBH KBR Pilipus Tarigan mengemukakan, anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor periode 2013 – 2018 ini sebaiknya harus lebih maksimal ketimbang anggota DPR REI Dapil Bogor periode sebelumnya. Menurut Pilipus yang juga pengacara senior, jika mereka mau, banyak hal yang bisa dikontribusikan anggota DPR RI Dapil Bogor kepada rakyat dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pilipus antara lain merujuk pada target Pemkab Bogor menjadikan Kabuopaten Bogor sebagai kabupaten termaju di Indonesia. “Anggota DPR RI Dapil Bogor itu misalnya memperjuangkan agar peningkatan APBD Kabupaten Bogor bisa di atas rata-rata, misalnya meningkat 40% atau 50% dari APDB tahun sebelumnya. Alasannya jelas, yakni demi mencapai kabupaten termaju, bukan untuk dihambur-hamburkan. Ingat jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai 5 juta jiwa lebih, dengan luas wilayah setara dengan dua atau satu setengah propinsi, sehingga layak memperoleh peningkatanb APBD lebih dari daerah lain,” tandasnya.
Dalam hak penegakan hukum, Pilipus mengkritik tegas anggota DPR RI Dapil Bogor. Hal ini karena anggota DPR RI itu dinilai sama sekali alpa memperjuangkan penegakan hukum di Kabupaten Bogor yang ada kalanya melibatkan orang kuat dari Jakarta. Pilipus antara lain menyebut galiar C di Rumpin yang sudah berjalan tahunan. Galian C di Rumpin itu sudah membuat rakyat di sekitarnya menderita akibat kerusakan jalan, tumpahan materian tambang yang menjadi debu saat kemarau dan becek saat hujan. “Anggota DPR RI Dapil Bogor itu seharusnya mengentaskan penderitaan rakyat Rumpin dan sekitarnya itu,” tandas Pilipus seraya menyebut sejumlah kasus huokum lain yang sampai saat ini belum menemukan solusi.[] Harian PAKAR/Admin
