BOGOR-KITA.com – Kalangan aktivis mahasiswa, LSM dan organisasi sosial di Kabupaten dan Kota Bogor yang melebur ke dalam Serikat Pemuda dan Mahasiswa Bogor Raya (SPMB) akan mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota dan Kabupaten Bogor yang digekar Juni 2018 agar berlangsung bersih dan jujur.
“Kami akan melakukan langkah-langkah seperti memonitor proses di KPUD dan PPS/PPK, memantau seluruh calon kepala daerah dan gerakan tim suksesnya. Dan juga akan mengawasi birokrat agar tidak masuk ke arena pilkada. Masyarakat ingin pilkada bersih untuk menghasilkan pemimpin yang amanah,” kata Ketua SPMB Farid Abdul Mu’min dalam siaran persnya, Senin (14/8/2017).
Menurut Farid, banyak kalangan masyarakat merasa kuatir akan adanya cara-cara kotor pihak tertentu untuk memenangkan pilkada seperti melibatkan aparat pemerintahan dan bahkan melakukan intimidasi kepada masyarakat di pelosok. Apalagi, tegas Farid, sampai kini publik tidak pernah dilibatkan oleh KPUD dan Panwaslu dalam menyongsong Pilkada 2018.
“Oleh karena itu, SPMB siap membantu KPUD dalam menyelenggarakan pilkada bersih. Selain itu, kami juga akan memantau rekam jejak para calon bupati dan walikota sampai kelengkapan administrasinya,” imbuh mahasiswa pasca sarjana Unpak ini.
Terkait kelengkapan administrasi, tambah Farid, menjadi sangat krusial lantaran adanya info soal seorang bakal calon kepala daerah yang diindikasikan memakai ijazah palsu. “Nah, info ini tentu akan kita dalami. Jika terbukti benar maka tak ada kompromi, pencalonannya harus dihentikan di tengah jalan, karena secara moral sangat tidak pantas,” tegasnya.
Secara terpisah, mantan Ketua PC PMII Kab Bogor Yossi Ridwan menegaskan, pihaknya juga akan ikut mengawal proses Pilkada Kabupaten Bogor 2018 agar tidak tercemar kampanye hitam. “Kami akan ambil bagian dalam proses demokrasi memilih bupati dan wakilnya, secepatnya kami akan koordinasi dengan KPUD dan elemen masyarakat lainnya,” ujarnya.
Yossi menambahkan, secara khusus PMII juga menyoroti soal moralitas dan rekam jejak para Calon Bupati Bogor. “Hal itu menjadi penting karena menyangkut integritas dan kredibilitas pemimpin. Kita tidak mau kelak Kabupaten Bogor dipimpin oleh orang yang cacat administrasi maupun cacat moral. Untuk itu, PMII tidak kompromi,” pungkas Yossi. [] COK
