KI Jawa Barat Minta Pemkot Bogor Perbanyak Ruang Informasi Publik

BOGOR-KITA.com – Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat Dan Satriana meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Daerah melakukan inovasi terkait struktur dan pembagian masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu. Salah satunya dengan cara memperbanyak ruang informasi publik. Sebab, dinamika kebutuhan masyarakat sudah sangat berkembang.

“Tanpa adanya kejelasan siapa yang mengerjakan apa, saya kira semuanya berimprovisasi atau bahkan tidak punya acuan melaksanakan kegiatannya,” kata Dan Satriana seusai menjadi narasumber Workshop KIP Penguatan Kelembagaan Pelayanan Informasi Daerah yang digelar bagian Humas dan Protokol (Humpro) Setda Kota Bogor di ruang Emerald Hotel Permata,  jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (13/04/2018).

Jika hal tersebut sudah dilakukan lanjutnya, Pemkot Bogor bisa menyusun program secara sistematis kepada setiap peran PPID, kemudian setiap pejabat harus ditingkatkan kapasitasnya dalam mengelola informasi dan dokumentasi.

“Itu menurut saya yang secara konkrit bisa dilakukan di kota Bogor,” ujarnya.

Mengenai penguatan kelembagaan pelayanan informasi daerah menurutnya Pemkot Bogor masih belum menyesuaikan dengan perkembangan atau masih mengacu pada pejabat lama, padahal sejak 2 tahun belakangan ini banyak terjadi nomenklatur dinas termasuk dinamika masyarakatnya juga sudah berbeda.

“Sekarang masyarakat tidak cukup hanya dengan penjelasan lisan, Pemkot Bogor harus memenuhi keinginan masyarakat untuk menampilkan sebanyak mungkin infomasi publik dalam ruang-ruang yang mudah diakses. Jadi tidak hanya di website mengenai berita Walikota tetapi informasi inti yang dibutuhkan masyarakat,” paparnya.

Menurutnya kota Bogor sangat dinamis, pekerjaan utamanya adalah menampilkan sebanyak mungkin ruang-ruang publik. Dengan demikian publik bisa mengetahui alternatif informasi dan tidak terpengaruh banyaknya informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Kemudian perangkat daerah atau sistem birokrasi harus mulai berubah, baik struktur maupun layanannya, harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Saya kira itu hal yang harus diprioritaskan di kota Bogor,” kata Dan Satriana. []Admin




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *