TB Massa Djafar
BOGOR-KITA.com – Pengamat politik yang juga Sekretaris Pascasarjana FISIP Universitas Nasional Jakarta, Dr TB Massa Djafar kembali angkat bicara soal calon Wakil Bupati Bogor yang sampai sekarang belum juga tuntas. “Mendagri sudah turun minta pengajuan nama wakil bupati dipercepat, Bupati Nurhayanti juga sudah berkirim surat yang secara resmi juga minta DPRD mempercepat pengusulan nama calon wakil bupati. Seharusnya, partai koalisi dan DPRD Kabupaten Bogor merespons dan segera mengajukan nama, apalagi waktu yang diberikan undang-undang sudah lewat jauh,” kata TB Massa dalam percakapan dengan BOGOR-KITA.com melalui sambungan telepon, Minggu (19/4/2015).
Menurut TB Massa setidaknya ada dua ha yang diduga melatarbelakangi bertele-telenya pengajuan calon wakil bupati di partai Koalisi Kerahmatan yang dimotori Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pertama, perebutan nama wakil yang akan diajukan. Etikanya, sebagai motor Koalisi Kerahmatan, PPP adalah partai penentu utama calon wakil bupati. Mengutip Mendadri Tjahjo Kumolo, “nama wakil serahkan kepada PPP”. (Baca juga: https://bogor-kita.com/index.php/kabupaten-bogor-barat/1352-mendagri-tjahjo-kumolo-calon-wakil-bupati-bogor-serahkan-kepada-ppp)
“Bertele-telenya pengajuan nama wakil kemungkinan karena ada anggota partai Koalisi Kerahmatan yang ingin memaksakan kehendak,” kata TB Massa yang dikenal sebagai senior HMI Universitas Nasional, Jakarta
Faktor kedua, imbuh doktor lulusan Universitas Kebangsaan Malaysia ini, adalah dugaan transaksi.
Bertele-telenya pengajuan calon wakil buapti itu sudah kontra-produktif, karena sudah terlalu lama. Oleh sebab itu, TB Massa mengimbau Mendagri kembali turun melakukan investigasi mendeteksi siapa sebetulnya yang menjadi penghambat belum diajukannya calon wakil bupati. “Dari segi kewenangan Mendagri bisa melakukan investigasi kepada pihak yang menentukan proses pengajuan nama calon wakil bupati, untuk memastikan siapa yang menghambat proses pengajuan nama tersebut. Kemendagri tidak bisa membiarkan proses politik merusak good governance. Kemendagri harus lakukan investigasi. Jangan biarkan demokrasi dibajak oleh oknum mafia kekuasaan di DPRD Kabupaten Bogor yang bertindak untuk kepentingan sempit,” tandas TB Massa.
TB Massa juga menilai tidak ada salahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan investigasi kemungkinan adanya unsur pemerasan yang dilakukan oleh oknum politisi dalam proses pengajuan calon wakil bupati. “Prosesnya sudah tidak wajar dan sudah kontra-produktif, karena itu KPK sudah pada tempatnya mulai lebih sensitif,” tandas TB Massa. [] Erik
