BOGOR-KITA.com – Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses rerouting angkot. Dinas Perhubungan Kota Bogor sebagai leading sector harus mampu berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dalam proses sosialisasi. Terlebih rerouting menyangkut keberadaan 3412 angkot yang ada di Kota Bogor.
Bila tidak, lanjut Usmar, dirinya khawatir program rerouting tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
“Ini kita belum bicara hal lain kaitan dengan angkot-angkot yang masuk dari wilayah lain. Maka paling penting adalah penguatan terhadap dasar regulasi. Sekarang harus digenjot. Ada dasar-dasar hukum yang harus dikuatkan di samping kesiapan sumber daya manusia lintas sektoral. Yaitu kaitan dengan ketegasan seperti soal parkir di badan jalan yang berdampak pada parkir liar dan sebagainya serta penetapan on/off street parking itu menjadi penting,” tegas Usmar.
Bila hal itu dilakukan, lanjut Usmar, maka kebijakan khusus soal tarif khusus parkir di kawasan rawan macet menjadi tidak efektif lagi. Begitu pun halnya regulasi lain yang berkaitan dengan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut Usmar, saat ini terdapat sekitar 51 titik PKl. Usmar berprediksi, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin sulit, maka titik PKL akan bertambah.
“Disinilah diperlukannya sinergitas dan peran Dinas Perhubungan selaku leading sector yang harus bisa berkoordinasi baik dengan dinas-dinas lainnya. Maka selain diperlukannya kejelasan regulasi, dibutuhkan juga ketegasan dari aparat untuk menjalankan program tersebut,” paparnya. [] Admin
