BOGOR-KITA.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi, mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sukabumi, yang terletak di Jalan Cikembang, Desa Cimanggu, Rabu (17/10/2018).
Mereka membawa sejumlah peralatan aksi di antaranya spanduk dan karton yang bertulisan “Dinas Pendidikan Jangan Intervensi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)”, dan agar “Bupati Sukabumi Copot Kepala Dinas Pendidikan.”
Mereka juga memperjuangkan nasib guru honorer sampai saat ini belum belum ada kejelasan.
Padahal dalam UU No 20/2003 tentang Pendidikan Nasional, Pasal 40 ayat (1) huruf a jelas disebutkan, pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Dalam Pasal 41 ayat (3) dikatakan, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.”
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk mengalokasikan 20% APBD untuk guru honorer, menuntut kejelasan realisasi pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan bidang pendidikan DAK 2017 sebesar 8,7 miliar, multimedia dan peralatan laboratorium komputer senilai 4,4 miliar dan media pendidikan sebesar Rp3,4 miliar,” kata Koordinator Aksi Ripal Rinaldi di sela-sela aksi unjuk rasa.
Ripal menambahkan, pihaknya juga menuntut agar Bupati Sukabumi mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dari jabatannya, karena tidak sesuai dengan Undang-undang ASN dan dianggap kontraproduktif dengan visi dan misi bupati. [] Dede Heri
