NETTY-HERYAWAN

Hat Tric PKS di Pilgub Jabar 2018, Mungkinkah?

BOGOR-KITA.com – Dalam dua Pilgub terakhir di Jawa Barat PKS tergolong sukses. Dalam periode ini figur yang diusung PKS berhasil meraih posisi Jabar 1. Di lihat dari satu sisi, fakta ini dapat dikatakan anomali. Hal ini antara lain terlihat dari suara PKS dalam beberapa pemilu legislatif terakhir dimana PKS umumnya tidak pernah meraih suara ataupun kursi terbanyak, baik di level DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi Jawa Barat maupun DPR-RI.

Di sisi lain, figur PKS yang selalu berhasil menduduki posisi Jabar 1—sekalipun hasilnya dalam pileg tidak spektakuler—dapat pula dipahami sebagai fenomena yang wajar. Dasar asumsinya adalah bahwa jumlah kursi atau suara yang diraih dalam pileg tidak secara otomatis sama atau sebangun dengan kekuatan meraih suara dalam Pilgub.

Fenomena ini banyak terjadi di sejumlah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia dimana parpol pemenang suara atau kursi terbanyak tidak dengan sendirinya dapat memenangi kursi eksekutif. Faktot figur yang diusung tidak jarang lebih menjadi faktor penentu kemenangan ketimbang parpol yang mengusung.

Fenomena inilah yang agaknya terjadi di Jawa Barat. Unggulnya perolehan suara dan raihan kursi PDIP di DPRD Jabar dalam Pileg 2004 dan 2009, misalnya, ternyata tidak serta merta membuat para balon gubernur yang diusung partai ini meraih kemenangan dalam Pilgub. Sebaliknya, PKS yang bukan tergolong partai papan atas di Jawa Barat justru berhasil menggolkan balon yang mereka usung dalam Pilgub Jabar secara berturut-turut di tahun 2003 dan 2008.

Di tahun 2014 PDIP kembali mencatat kemenangan dengan raihan suara dan kursi terbanyak di DPRD Jabar. Oleh karenanya, kekuatan mesin partai berlambang banteng bermoncong putih itu kembali akan diuji dalam Pilgub Jabar pada tahun 2018 mendatang. Akankah partai politik besutan Megawati Soekarnoputri ini dapat mengubah peta suara dukungan politik dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat tahun mendatang?

Satu hal yang menarik dari Pilgub Jabar 2013 adalah bahwa PDIP sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD provinsi gagal mengantarkan pasangan Rieke “Oneng” Diah Pitaloka – Teten Masduki meraih kemenangan. Sementara itu, pasangan Ahmad Heryawan – Dedy Mizwar yang didukung parpol dengan kursi minor di DPRD Jabar, yakni PKS, PPP, PKB dan Hanura justru berhasil meraih kemenangan.

Dalam Pilgub yang diselenggarakan 24 Februari 2013 itu pasangan Aher- Deddy maraup suara sebesar 32,39% (6.515.313 pemilh), semantara pasangan Rieke – Teten meraih dukungan suara sebanyak 28,41% (5.714.997 pemilh). Urutan berikutnya adalah pasangan Dede–Lex (P. Demokrat, PAN dan P. Gerindra) yang mendapatkan 25,24% (5.077.522 pemilh), kemudian diikuti oleh pasangan Yance-Tatang (P. Golkar) yang memperoleh 12,17% (2.448.358 pemilh) serta pasangan Dikdik-Cecep (jalur independen) dengan hasil 1,79% (359.233 pemilih). Dari 32.646.000 jiwa yang tercatat dalam DPT, jumlah suara sah dan tidak sah mencapai 20.713.779, sementara suara sah mencapai 20.115.423. Dengan demikian, mereka yang tidak menggunakan hak suaranya atau Golput sebesar 11,932,221 juta (36,55%).

Ada hal menarik yang dari Pilgub Jabar tahun 2013. Pertama, jumlah suara Golput lebih besar dibandingkan suara yang diraih pasangan pemenang. Kedua, dapat dinyatakan bahwa untuk memenangi Pilgub Jabar ternyata hanya dibutuhkan suara dukungan sekitar 1/3 saja dari seluruh pemilih. Kesimpulan ini tentu saja berdasarkan konteks politik pada tahun 2013.

Ini tentu merupakan indikasi bahwa sebagai pemilik suara dan kursi terbanyak di DPRD Jabar dan memiliki infrastruktur yang cukup lengkap di seluruh wilayah Jabar, PDIP mengalami persoalan dalam mendayagunakan mesin politiknya di tingkat grassroot. Hal yang sama juga terjadi pada P. Golkar.

Hasil Pilgub Jabar tahun 2013 mengindikasikan bahwa mesin parpol-parpol utama kurang mampu “menyentuh” 11,932,221 juta pemilih (36,55%). Boleh jadi, jika Golput sejak awal memperoleh sentuhan mesin partai, maka bukan tidak mungkin akan banyak berpengaruh dalam mengubah hasil Pilgub Jabar tahun 2013 yang lalu.

Satu hal yang patut dicatat adalah bahwa dalam Pilgub Jabar tahun 2018 mendatang PKS akan ditantang untuk membuktikan apakah partai ini mampu untuk ketiga kalinya merebut posisi Jabar 1. Dengan kursi yang tidak terlalu signifikan di DPRD Jawa Barat PKS terbukti mampu memenangi kontestasi politik 5 tahunan di Jabar.

Pertanyaannya adalah, apakah PKS akan mengulangi strategi yang sama dalam Pilgub Jabar tahun mendatang? Atau, akankah PKS akan menggandeng P. Gerindra untuk mereplikasi kemenangan Anies-Sandy dalam Pilgub DKI Jakarta? Jawaban atas 2 pertanyaan ini memang problematik.

Jika PKS mengulang strategi yang sama, maka para kompetitornya telah “membaca” beberapa faktor kelemahan partai ini. Satu hal yang telah teridentifikasi adalah bahwa pasangan yang didukung PKS maksimal “hanya” berhasil meraih kurang-lebih 1/3 pemilih saja di Jawa Barat. Peluang kompetitor PKS untuk menggarap grassroot yang tidak tersentuh pada Pilgub 2013 yang lalu boleh akan menjadi strategi para kompetitor PKS. Sebagaimana diketahui, di wilayah perdesaan PKS memang kurang memiliki basis dukungan yang kuat.

Di sisi lain, mereplikasi strategi Pilgub DKI Jakarta dengan menggandeng P. Gerindra sebagai mitra politik utama belum tentu pas dengan kondisi Jawa Barat. Namun demikian, suara Prabowo di Pilpres yang menang atas Jokowi di Jawa Barat boleh jadi juga masuk akal untuk dipertimbangkan. Sebagai endorser sosok Prabowo di Jawa Barat kemungkinan besar masih ampuh. Tetapi, dinamika politik masyarakat rasanya perlu dideteksi sejak dini. Kemungkinan perubahan sikap politik masyarakat bagaimanapun tetap perlu menjadi bahan pertimbangan. []Hadi Tama




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *