BOGOR-KITA.com – Habib Ahmad Yazdi R Alaydrus sorot pernyataan Bupati Sukabumi Marwan Hamami terkait demo yang diberitakan oleh Radar Sukabumi.com, Rabu (17/10/2018) dalam berita berjudul, “Bupati: Realisasi APBD Mengecewakan.”
Bunyi pernyataan selengkapnya sebagai berikut, “Tidak bisa dipungkiri saat ini Bupati itu selalu dinilai buruk segala proyek itu yang punya Bupati, nah dengan TP4D ini mereka akan terbuka transparan semua persoalan ini akan kita jawab, demo demo yang selama ini kan ujung ujung nya juga proyek, bagi bagi proyek dan semua itu salah.”
Pernyataan ini sebelumnya bikin aktivis mahasiswa tersinggung. Pernyataan yang bikin aktivis tersinggung adalah kalimat “…demo demo yang selama ini kan ujung ujungnya juga proyek, bagi bagi proyek dan semua itu salah.”
Pernyataan bupati itu kini jadi sorotan Habib Ahmad Yazdi R Alaydrus yang juga Ketua Dewan Tani SPRA (Serikat Petani Reforma Agraria) Kabupaten Sukabumi.
Habib Yazdi mengatakan, adanya oknum-oknum yang berdemo kemudian menukar perjuanganya dengan bagi-bagi proyek adalah realitas yang terjadi di Kabupaten Sukabumi.
Namun, kali ini Bupati Kabupaten Sukabumi berstatement gegabah, karena seolah-olah telah terjadi petukaran proyek antara ormas dengan dinas-dinas tertentu.
Gegabah karena bupati tidak menyebut subjek hukum dengan jelas dan lugas. Dengan demikian statement itu dapat memiliki makna “setiap pendemo berujung meminta proyek.”
Jika bernar demikian maksud pernyataan itu maka fatal dikeluarkan oleh seorang bupati, karena mencederai nilai-nilai demokrasi.
“Oleh sebab itu, bupati hari ini memiliki tanggung jawab hukum untuk dapat menggunakan diksi khusus pada statementnya. Artinya Marwan hari ini mempunyai tanggung jawab untuk berani menyebut nama ormas yang terlibat dalam bagi-bagi proyek pada setiap demo-demo yang mereka gelar,” ujar Habib Yazdi kepada BOGOR-KITA.com di Sukabumi, Selasa (23/10/2018).
Habib Yazdi menegaskan, jika bupati tidak menyebutkan secara tegas nama ormas yang meminta proyek dalam setiap demo yang dilakukannya maka Bupati Kabupaten Sukabumi sama saja membuat pabrik hoaks.
Oleh ebab itu, sekali lagi, Bupati Kabupaten Sukabumi wajib menyebut siapa ormas yang dia maksud dan segera memproses sesuai dengan hukum.
Kalau bupati tidak mau menyebutkan nama ormas tersebut, maka dengan sangat jelas dan tegas saya katakan, Marwan Hamami telah mencederai demokrasi dan hukum, karena berdiam diri ketika mengetahui ada tindak kejahatan. Pembiaran tersebut murni kejahatan demokrasi. “Bupati jangan hanya bisa cuit-suit di media,” tambah Yasdi.
Lebih lanjut Habib Yazdi mengatakan, kalau Marwan Hamami tidak berani menyebut secara jelas nama ormas yang minta-minta proyek berarti beliau telah melegalkan maling-maling berbaju ormas untuk ikut merampok APBD yang notabene uang rakyat.
“Maka oleh sebab itu saya menantang Marwan Hamami untuk berani menyebut nama ormas yang kebagian proyek. Jika tidak berani melakukan ini, maka saya mengundang pihak berwajib untuk melakukan investigasi kepada Marwan karena diduga memelihara oknum ormas-ormas maling untuk merampok APBD. Ayo Pak Bupati Kabupaten Sukabumi tunjukan keberanian Anda,” tutup Habib Ahmad Yazdi R Alaydrus yang juga Ketua Divisi Hukum dan HAM IBR. [] Dede Heri
Berita terkait
,https://bogor-kita.com/pernyataan-bupati-sukabumi-bikin-aktivis-tersinggung/
https://bogor-kita.com/gabungan-organisasi-mahasiswa-gelar-demo-protes-pernyataan-bupati-sukabumi/
