Nurhayanti
BOGOR-KITA.com – Setelah hampir setahun menjadi Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bogor, Nurhayanti dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menjadi Bupati Bogor definitif, di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (16/3/2015) hari ini.
Pelantikan ini sekaligus mengawali bergesernya secara resmi beban meraih status Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia, dari pundak Rachmat Yasin ke pundak Nurhayanti. Pencapaian kabupaten termaju yang menjadi perhatian pemerintah daerah lain, tentunya juga menjadi perhatian pemerintah pusat itu, kini sepenuhnya dalam komando Nurhayanti, baik dalam memimpin anak buahnya sebagai pelaku utama, maupun dalam menggerakkan dan memotivasi para stakeholder untuk berpartisipasi dan berkontribusi sesuai bidang dan kapasitasnya masing-masing.
Birokrat Tiada Tanding
Rachmat Yasin dan Nurhayanti dalam batas-batas tertentu dapatlah disebut sebagai pasangan sempurna. Keduanya ibarat sekeping mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda dan saling melengkapi.
Rachmat Yasin sangat populer dan mahir berkomunikasi dengan publik. Popularitas dan kemahiran berkomunikasi dengan publik itu, mungkin tiada tanding di Kabupaten Bogor. Sementara Nurhayanti memiliki pengalaman panjang bergelut dengan birokrasi. Dalam hal ini, Nurhayanti juga tiada tanding di Pemerintahan Kabupaten bogor.
Betapa tidak, perempuan kelahiran Bogor, 26 Oktober 1955, yang menyadang gelar akademis sarjana hukum dan magister management ini sudah malang melintang di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor. Hampir semua dinas penting di Pemkab Bogor sudah pernah dipimpinnya. Awal memimpin bagian hukum sebagai Kepala bagian Hukum pada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, tahun 1993. Dua tahun kemudian, dia dipercaya menjadi kepala bagian keuangan. Karirnya mengalir seperti air. Tahun 1999, ia bergeser dan dipercaya menjadi kepala bagian perekonomian. Tahun 2000, Nurhayanti mulai masuk ke dinas. Tidak tanggung-tanggung, Nurhayanti dipercaya menjadi Kepala Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor. Setahun kemudian, menjadi Kepala Sub Dinas Bina Marga pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor. Tahun 2005, Nurhayanti masuk ke dinas penting, yakni sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Tahun 2007, pindah ke bidang pengawasan sebagai Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bogor. Tahun 2009 menjadi Inspektur.
Rachmat Yasin terpilih menjadi Bupati Bogor dalam pilkada dua puratan yang melelahkan tahun 2008. Dasar karirnya mengkilap, Nurhayanti tetap menjadi andalan. Tidak lama setelah dilantik menjadi Bupati Bogor, Rachmat Yasin memilih Nurhayanti menjadi Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, yang kemudian dilantik menjadi Sekretaris Daerah (Sekda).
Karirnya masih mengkilau. Sehabis masa jabatan periode pertama, Rachmat Yasin lagi-lagi memilih Nurhayanti menjadi calon Wakil Bupati. Pada titik ini, Nurhayanti pindah haluan, tidak lagi sebagai birokrat, tetapi hijrah menjadi politisi. Sampai dilantik menjadi Bupati Bogor deinitif, 16 Maret 2015,sudah dua tahun Nurhayanti menjadi politisi. Tetapi pengalaman politiknya harus diakui sudah lebih panjang, selain karena digembleng saat kampanye pilkada, secara tak langsung juga berkat pengalaman 5 tahun mendampingi Rachmat Yasin.
Politik dan Birokrasi
Tidaklah heran kalau Nurhayanti, selain menguasai birokrasi juga memahami dunia politik praktis. Penguasaan dan pemahaman itu tercermin dari wawancara Tablod BOGORKITA dengan Nurhayanti ketika masih menjabat Sekda. Berikut petikannya.
Nurhayanti: Saya hanya berkerja dengan baik saja tetapi pengalaman kerja itu sangat memberikan inspirasi untuk melaksanakan tugas saya sekarang. Artinya, saya benar-benar dari bawah dan alhamdulilah, kepercayaan selalu diberikan kepada saya. Perjalanan karir saya, pertama, kepala bagian hukum, karna latar belakang saya hukum dan yang terakhir di sini (sekda). Semuanya memberikan inspirasi untuk saya. Artinya, dari pengalaman-pengalaman melalui jenjang karir tadi, banyak hal yang dihadapi, banyak persoalan yang harus diselesaikan sehingga ketika saya fungsinya di sini untuk mengkoordinasikan, menyusun kebijakan-kebijakan dalam rangka meningkatkan kepemerintaahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tentu saja ini memerlukan suatu pengawasan dan wawasan. Kalau kita mengoordinasikan yang tidak memahami fungsi-fungsi dari yang mengoordinasikan, Itu barang kali akan sedikit menjadi kendala. Tapi, kata kunci yang paling utama adalah kita ini adalah sistem, saya ini menganggap kalau sistem, maka semua yang ada harus merupakan bagian sistem sehingga akan memberikan kontribusi di dalam pencapaian tujuan berorganisasi.
BOGORKITA: Birokrat kebanyakan laki-laki. Sebagai Sekda perempuan, harus terus berkoordinasi dengan laki-laki. Ada masalah?
NURHAYANTI: Kalo keterkaitan dengan perempuan, saya melihat perjuangan Kartini melalui Habis Gelap Terbitlah Terang. Artinya, ketika kita ingin disejajarkan dengan kaum pria, maka kuncinya dalah kesejahteraan. Namun, sebagai perempuan kita juga harus tetap berpegang pada fitrah kita sebagai perempuan, dengan peran ganda mengurus anak, mengabdi kepada keluarga. Kemudian ketika kita ingin setara dan ingin disejajarkan kemampuan kita dengan kemampuan kaum pria, hal yang paling penting adalah bagaimana kita mempunyai, meningkatkan kemampuan dan kompetensi. Dan saya tidak terlalu terjebak dengan misalnya keterwakilan perempuan harus 30%. Jadi, itu tadi, yang pertama, sebagai perempuan, peningkatan kesejahteraan harus dimaknai sebagaimana kaum perempuan memaknai fitrahnya. Kedua, peremuan harus menningkatkan kompetensi bila ingin disejajarkan dengan pria. Kita harus siap dengan kemampuan. Jadi saya kira, masalah pria atau perempuan sudah tidak menjadi permasalahan, karna memang sudah jelas, di pusat juga sudah selalu digaungkan dan saya kira di Kabupaten Bogor khususnya, di legislatif dan eksekutif perempuan sudah mendapatkan tempat yang positif dan saya kira kaum laki-laki juga sudah tidak mempermasalahkan itu.
BOGORKITA: dalam praktIk sehari-hari kendala apa saja yang dihadapi mengingat orang di sekeliling kebanyakan laki-laki?
NURHAYANTISekda : insya Allah tidak ada, karena dalam pergaulan, dengan kedinasan khususnya, orang itu, pada dasarnya ingin dihargai, sekecil apapun ingin mendapat penghargaan. Sehingga yang dibangun ini adalah bagaimana berkomunikasi dengan baik. Artinya, komunikasi yang baik akan menimbulkan presepsi yang berbeda. Jadi yang saya bngun adalah koordinasi dan komunikasi dengan semua satuan perangkat kerja daerah (SKPD). Koordinasi itu bisa fertikal, horizontal, diagoal, itu harus kita lakukan. Kita harus menganggap ini adalah sistem. Kalau kita ibaratkan sebuah kendaraan, dimana kendaraan itu ingin mencapai tujuan, maka saya menganggap rodanya harus berputar dengan seimbang. Tetapi, keberhasilan dalam program tentu saja sangat didukung oleh dukungan pimpinan, komitmen dari pimpinan. Alhamdulilah, bupati dan wakil bupati bersemangat membangun. Semangat mereka sangat luar biasa, sehingga saya pada tatanan sebagai sekertaris daerah mempunyai fungsi untuk menjabarkan kebijakan pimpinan melalui menajemen pemerintahan. Itu yang harus saya bangun dengan rekan-rekan SKPD. Dalam tugas tidak ada pilihan lain, karena PNS juga ada aturan, ada kewenangan dan larangan, sehingga disiplin, dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab termasuk juga hal-hal yang normatif lainnya, harus menjadi pegangan PNS sebagai pelayan masyarakat, bukan yang ingin dilayani
BOGORKITA: Memang cocok ya, ibu birokrat murni bupati dan wakil bupati politisi murni?
NURHAYANTI: Memang sistem pemerintahan kita seperti itu ya, UU nya sudah seperti itu. Artinya buapati dan wakil bupati adalah jabatan politis sehingga kebijakan-kebijakan beliau dalam tatanan penyelenggaraan kepemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menjadi tugas kita di birokrasi. Dan Alhamduliialah bagaimana merencanakan dengan baik, planning, orgasinasi, , pelaksanaan, review dan kontroling, semua baik. Alhamdulillah secara struktur kita sudah memiliki seperti inspektorat. Inspektorat ini adalah suatu lembaga yang membantu bupati untuk mengawal apakah sistem sudah berjalan dengan baik atau tidak, apakah ada kekurangan atau tidak, apakah ada kelemahan atau tidak. Ketika ada kemiringan beliau mengingatkan, ini lhh aturannya.
BOGORKITA: Pernah ada ketidakcocokan dengn bupati atau wakil bupati?
NURHAYANTI: Insya allah tidak, karEna kita harus mendudukan diri dan berpedoman pada tugas pokok dan fungsi kita. Saya kira pimpinan saya, Bupati dan wakil bupati adalah politikus yang sangat memahami pemerintahan, sangat menghargai pembanguanan dan kemasyarakatan. Alhamdullilah sinergitas ini harus kita bangun. Mengapa harus ada ketidakcocokan? Saya kan petugas untuk membantu beliau, membantu management pemerintahan dengan pedoman saya melakukan perencanaan dengan baik bersama dengan rekan-rekan SKPD, pengorganisasian yang baik untuk bisa menjalankan kebijakan-kebijakan beliau. [] Admin
Biodata Nurhayanti
Nama : Hj. Nurhayanti,SH, MM, M.Si
NIP : 19551026 197603 2 001
Pangkat : Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c
TTL : Bogor, 26 Oktober 1955
Agama : Islam
Alamat : Jl. Rahayu No. 1, Rt.1/9 Ds. Ciomas Rahayu,
Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat
Email : hj_nurhayanti@yahoo.com
Riwayat Karir
Thn 1993 : KA. BAG HUKUM PADA SETDA KAB. BOGOR
Thn 1995 : KA. BAG KEUANGAN PADA SETDA KAB. BOGOR
Thn 1999 : KA. BAG PEREKONOMIAN PADA SETDA KAB. BOGOR
Thn 2000 : KEPALA DINAS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BOGOR
Thn 2001 : KASUBDIN. BINA MARGA PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BOGOR
Thn 2002 : KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAAN KABUPATEN BOGOR
Thn 2005 : KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Thn 2007 : KEPALA BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Thn 2009 : INSPEKTUR KABUPATEN BOGOR
Thn 2009 : Plt. SEKRETARSIS DAERAH KABUPATEN BOGOR
Thn 2009 : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR
Thn 2013 : WAKIL BUPATI KABUPATEN BOGOR
Thn 2014 : Plt BUPATI KABUPATEN BOGOR
Thn 2015 : BUPATI KABUPATEN BOGOR
