Dedie Rachim, “KPK” di Jantung Pemkot Bogor

BOGOR-KITA.com –  Dedie Rachim, Wakil Walikota Bogor terpilih bersama petahana Bima Arya Sugiarto bukan sembarang wakil walikota. Sosoknya memang teduh, bersahabat dan familiar. Tetapi latar belakang karirnya sebagai orang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat posisi pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 6 April 1966 ini seperti petugas KPK di jantung Pemerintahan Kota Bogor.  Dedie seperti “Polisi Korupsi” yang seolah mengawasi setiap pejabat dan mitra-mitra pembangunan Pemerintahan Kota Bogor yang berniat melakukan korupsi.

Bagaimana rasanya diawasi oleh seorang mantan petinggi KPK? Bagi pejabat bersih tentu menyenangkan, sebab kehadiran Didie bisa melahirkan suasana kerja kondusif tanpa diganggu faktor non-teknis (korupsi).

Tetapi bagi pejabat yang berniat korup, kehadiran Dedie bisa jadi sangat menakutkan.

Betapa tidak, mendengar KPK saja banyak pejabat alergi. Dedie Rachim malah bukan sembarang orang KPK. Lulusan Desain Produk Industri ITB tahun 1993 ini adalah seorang direktur di KPK yakni Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI).

Seperti diketahui di KPK terdapat 4 deputi, yakni Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Penindakan, dan Deputi Bidang Pencegahan.  Dedie A. Rachim adalah salah seorang direktur di bawah Deputi Bidang Informasi dan Data.

Deputi paling menakutkan adalah Deputi Penindakan. Deputi ini sebelumnya dipimpin oleh Komjen Heru Winarko yang sekarang menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Deputi Bidang Informasi dan Data tidak kurang menakutkan. Deputi ini membawahi tiga  direktorat, yakni Direktorat Pengolahan Informasi dan Data, Derektorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI), dan Direktorat Monitoring

Tiga direktorat ini jelas menakutkan, karena bidang kerjanya menjadi petunjuk awal bagi Deputi Penindakan. Direktorat yang dibawahi Dedie selama di KPK, juga cukup meyakinkan bahwa Dedie Rachim memiliki atau mengetahui profil pejabat dan kekayaan begitu banyak pejabat di negeri ini, termasuk tentunya profil kekayaan pejabat Pemerintahan Kota Bogor.

Apabila suatu saat profil kekayaan pejabat itu mengalami lonjakan secara tidak logis, maka bukan tidak mungkin akan menjadi lonceng “kematian” bagi karir sang pejabat.

Tidak hanya itu. Dedie Rachim adalah juga seorang yang berpengalaman di dunia bisnis. Dedie adalah seorang yang pernah menjalani karir di perusahaan besar sekelas Astra Mobil. Ia juga pernah berkarir di Maha Cipta Indonesia dan White Space. Pengalaman ini tentu saja membuatnya mengerti pola-pola bisnis positif dan tentu saja pola-pola bisnis yang melenceng.

Lebih dari itu, niatnya masuk ke KPK dilatarbekalangi oleh kesadaran diri sebagai korban. “Sebagian besar kita adalah korban korupsi,” ucapnya seperti dilansir detikcom, Jumat (29/12/2017).

Oleh sebab itu, pria berwajah adem yang juga menyandang gelar magister dari Jurusan Administrasi/Kebijakan Publik FISIP UI ini, patut diyakini memiliki sensitifitas terhadap prilaku pejabat korup atau memiliki indra keenam yang terkait prilaku pejabat korup.

Kehadirannya sebagai Wakil Walikota  Bogor seperti kehadiran seorang petugas KPK di tengah-tengah atau di jantung Pemerintahan Kota Bogor yang selama ini tentunya menjadi salah satu lembaga negara yang berada dalam radar deteksi KPK.

Bogor Bersih

Publik Kota Bogor tentu harus menyambut antusias kehadiran Dedie Rachim sebagai Wakil Walikota Bogor. Sebab, dengan kehadiran Dedie, pemberitaan tentang korupsi yang pernah marak di Kota Bogor, mulai dari zaman Walikota Diani Budiarto sampai zaman Bima Arya yang dikenal dengan istilah pleger terkait pembelian lahan Jambu Dua, berpotensi menyusut drastis seiring hilang atau menyusutnya tindak korupsi.

Tinggal pertanyaannya sekarang adalah mengapa orang sekelas Dedie Rachim mau berkarir di Pemerintahan Kota Bogor, apalagi hanya sebagai wakil waklikota?

Sebagai Wakil Walikota Bogor gaji dan tunjangan yang diterima Dedie Rachim memang tidak jauh berbeda dengan gaji yang diterimanya  ketika masih menjadi direktur di KPK.

Gaji sebagai direktur di KPK berkisar Rp50 juta per bulan, atau setara dengan Rp6oo juta per tahun.

Sementara pendapatan sebagai wakil walikota (gaji dan aneka tunjangan) mencapai Rp599.025.000 per tahun. Rinciannya sebagai berikut. Gaji wakil walikota sebesar Rp1,8 juta per bulan (PP Nomor 59 Tahun 2000), atau Rp21,6 juta per tahun.  Kemudian tunjangan jabatan (Keppres No 68 tahun 2001) sebesar Rp 3,7 juta per bulan atau Rp44,4 juta per tahun.

Tunjangan operasional (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000), besarannya disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  Jika PAD di atas Rp150 miliar, tunjangan operasional yang diperoleh kepala daerah dan wakilnya maksimal 0,15 persen.

Jika diasumsikan PAD Kota Bogor Rp700 miliar, maka tunjangan operasional yang diperoleh mencapai 0,15 persen dikali Rp700 miliar atau setara dengan Rp1.050.000.000 per tahun. Jika walikota dan wakil walikota berbagi maka masing-masing memperoleh tunjangan operasional Rp1.050.000.000 dibagi dua atau sama dengan Rp500.025.000 per tahun.

Kemudian insentif (PP Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Besarannya paling tinggi 6 kali gaji pokok dan tunjangan. Gaji dan tunjangan wakil walikota sebesar Rp1,8 juta per bulan (gaji) ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp 3,7 juta per bulan atau Rp5,5 juta. Jumlah insentif yang diterima per tahun sama dengan 6 dikali Rp5,5 juta sama dengan Rp33 juta.

Jika diakumulasi maka pendapatan Wakil Walikota Bogor per tahun mencapai Rp21,6 juta (gaji per tahun) ditambah Rp44,4 juta (tunjangan jabatan per tahun) ditambah Rp500.025.000 (tunjangan operasional per tahun) ditambah  Rp33 juta (insentif per tahun) sama dengan Rp599.025.000 per tahun

Gaji yang diterima seorang direktur di KPK yang mencapai Rp50 juta (per bulan) dikali 12 bulan, sama dengan Rp600 juta per tahun, atau hanya sedikit di bawah penerimaan sebagai direktur di KPK.

Namun, sebagai direktur di KPK, tidak ada pengeluaran untuk biaya kampanye. Beda dengan wakil walikota yang tentunya ada biaya kampanye yang besarannya tidak kecil.

Oleh sebab itu, memang menjadi pertanyaan mengapa Dedie Rachim berkenaan menjadi wakil walikota? Apakah karena kepandaian Bima Arya membujuk?

Tetapi apa pun alasannya, kehadiran Dedie Rachim sebagai Wakil Walikota Bogor jelas menjadi sesuatu yang positif bagi Kota Bogor. Kehadiran Dedie Rachim berpotensi melahirkan profil Pemerintahan Kota Bogor yang bersih.

Dengan kehadiran Dedie, maka Bima Arya mungkin tidak perlu lagi direpotkan oleh istilah pleger, tidak perlu lagi turun ke lapangan menangkap tangan orang yang diduga hendak melakukan praktik korupsi. Bima juga tidak perlu lagi menendang speda motor di pasar karena petugas membiarkan speda motor parkir sembarangan.

Dalam catatan BOGOR-KITA.com, Dedie Rachim  adalah satu-satunya petinggi setingkat direktur di KPK yang masuk dan berkarir di pemerintahan daerah.

Dedie tentu sangat tahu bahwa sebagai wakil walikota, posisinya kini berbalik, dari seorang yang membidik pejabat korup, berubah menjadi pejabat yang dibidik.

Oleh sebab itu pula, kuat diyakini, Dedie Rachim mengusung misi mulia, yakni ingin menjadikan Pemerintah Kota Bogor sebagai proyek percontohan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, gratifitasi dan lain sebagainya. Semoga. [] Petrus Barus



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *