BOGOR-KITA.com – Sudah terlalu lama masyarakat Kabupaten Bogor puasa pembangunan. Sesuai dengan keluhan masyarakat dan dinamika pembangunan di daerah sekitar, maka tidak ada jalan lain, Pemerintah Kabupaten Bogor harus melakukan upaya-upaya percepatan.
Infrastruktur
Salah satu unsur penting pembangunan adalah infrastruktur. Infrastruktur jalan adalah basis pembangunan ekonomi karena sangat menentukan kelancaran arus barang dan orang dari satu wilayah ke wilayah lain di Kabupaten Bogor, maupun dari Kabupaten Bogor ke daerah sekitarnya seperti Jakarta, Sukabumi dan lainnya.
Dari segi infrastruktur jalan saja, sudah tampak betapa masyarakat Kabupaten Bogor sudah lama puasa pembangunan.
Bagaimana kondisi infrastruktur Kabupaten Bogor saat ini? Menurut Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan DBMP Kabupaten Bogor, Nana Supriatna, pada Selasa (22/03/2016), infrastruktur mengalami begitu banyak kerusakan.
Tahun 2018 mendatang, Pemerintah Kabupaten Bogor memang telah menyiapkan anggaran pemeliharaan infrastruktur sesuai usulan musrembang tingkat kecamatan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, Maret 2017 lalu, mengatakan, angka permintaan perbaikan infrastruktur kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencapai Rp112,7 miliar.
Seberapa signifikan angka Rp112,7 miliar untuk perbaikan infrastruktur yang rusak?
Berdasarkan data DBMP, panjang jalan di Kabupaten Bogor yang mengalami kerusakan mencapai 435,7 kilometer dari total 1.748, 9 kilometer jalan kabupaten di berbagai daerah, paling banyak di wilayah Cigudeg, Jasinga dan Cibinong.
Harga pemeliharaan jalan bervariasi. Harga pelapisan jalan hotmix Rp75.000 per meter persegi. Aspal penetrasi Rp80.000 per meter persegi. Pelapisan ulang Rp 85.000 per meter persegi. Bikin baru (dari tanah) Rp135.000 per meter persegi.
Jika diasumsikan harga perbaikan rata-rata Rp100 ribu per meter persegi, maka angka Rp112 miliar yang dianggarkan masih kurang. Sebab, panjang jalan rusak 435,7 kilometer. Jika lebar jalan diasumsikan 3 meter, maka total jalan yang harus diperbaiki mencapai 1.205 kilometer persegi. Angka Rp112 miliar yang dianggarkan dengan demikian masih menyisakan beberapa jalan yang tidak terperbaiki.
Itu baru jalan kabupaten. Sementara jalan di Kabupaten Bogor ada jalan nasional, jalan propinsi dan jalan pemukiman atau jalan desa. Panjang jalan nasional sampai tahun 2013 mencapai 124,85 km (11 ruas), jalan provinsi 121,820 km (10 ruas), dan jalan lingkungan permukiman (jalan perumahan dan jalan desa) 1.038,17 km (505 ruas).
Jalan nasional dan jalan propinsi memang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah propinsi. Tetapi pemanfaatannya adalah untuk pemerintah kabupaten. Oleh sebab itu, jika jalan nasional dan propinsi mengalami kerusakan, maka yang dirugikan adalah pemerintah kabupaten.
Demikian juga jalan pemukiman, walau sebagian merupakan tanggung jawab perumahan, tetapi esensinya adalah untuk dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini warga Kabupaten Bogor.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah merancang sejumlah pembangunan jalan baru atau jalan tembus atau jalan yang membuka akses baru. Antara lain, jalan Poros Tengah Timur sepanjang 50,2 kilometer dari Sentul ke perbatasan Cianjur, jalan tembus Gerbang Tegar Beriman – Citeureup, Jalan Tembus dari Sukahati ke Jampang, Kemang – Bojonggede, Jalan Lingkar Leuwiliang, Jalan Lingkar Selatan, Jalan Lingkar Laladon, Jalan Lingkar IPB, dan lain sebagainya. Bagaimana progres pembangunan jalan tembus yang sangat diperlukan ini?
Pemerintah pusat saat ini juga sedang giat membangun infrastruktur di Jabodetabekpunjur. Jalan light rapid transit (LRT) saat ini sudah sampai Cibubur. Tahun 2018 dilanjutkan dengan eksit Citeureup dan Baranangsiang.
Pembangunan LRT oleh pemerintah pusat ini harus disambut oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, sebab akan memicu meningkatnya arus masuk orang ke Kabupaten Bogor. Arus masuk orang ini dengan sendirinya akan mendinamisasi pembangunan ekonomi karena arus orang akan diikuti arus masuk investor, baik di bidang perumahan, idustri, perhotelan dan juga jasa-jasa.
Dinamika pembangunan di daerah sekitar Kabupaten Bogor ditambah kepadatan penduduk di Jakarta, Bekasi, dan Tangerang sesungguhnya menjadi berkah tersendiri bagi Kabupaten Bogor. Pengangguran yang mencapai 231.000 jiwa tahun 2016, mungkin akan terserap dalam sekejab sesuai arus masuk investor.
Demikian juga kemiskinan yang mencapai sekitar 500.000 jiwa akan terentaskan oleh arus masuk investor.
Pemerintah Kabupaten Bogor dengan sendirinya tinggal meningkatkan kesejahteraan dan menjaga agar warga Kabupaten Bogor yang pendidikannya masih rendah, tidak tersingkir dan tidak menjadi tamu di rumah sendiri karena kalah bersaing dengan arus masuk pendatang.
Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bogor sangat penting mempersiapkan jalan sebagai feeder LRT untuk mengintegrasikannya dengan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bogor, di samping tentunya harus cepat memperbaiki jalan-jalan yang rusak.
Keterlambatan mengintegrasikan jalan proyek pemerintah pusat tersebut, dan keterlambatan memperbaiki jalan rusak, berarti kerugian bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Kerugian tersebut tidak saja dalam bentuk tertundanya arus masuk investor, tetapi juga rugi karena Kabupaten Bogor akan berkembang semrawut dan macet parah.
Dalam persepktif ini Pilkada yang digelar Juni 2018 mendatang menjadi sangat penting. Penting karena pembangunan infrastruktur itu tadi, tidak mungkin dilakukan secara cepat apabila hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bogor. Bupati mendatang haruslah yang kreatif dan berwawasan dalam pengertian berkemampuan secara intelektual dalam mencari sumber-sumber pendanaan dari luar.
Bupati Bogor mendatang juga harus tangguh, tidak saja tangguh menanggung beban pekerjaan yang makin berat untuk mempercepat pembangunan, tetapi juga tangguh memperjuangkan kesejahteraan warga Kabupaten Bogor, dan yang tindak kurang pentingnya tangguh melindungi dan menjadikan warga Kabupaten Bogor tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. [] Petrus Barus
