Menteri BUMN Rini Soemarno meninjau Stasiun Bogor terkait rencana membangun kawasan Stasiun Bogor jadi Transit Oriented Development (TOD), Sabtu (18/8/2018).

Bima Tetap Tak Izinkan Rini Soemarno Bangun Apartemen di Stasiun Bogor

BOGOR-KITA.com – Walikota Bogor Bima Arya tetap menolak  mengeluarkan izin dari rencana Menteri BUMN Rini Soemarno yang ingin membangun kawasan Stasiun Bogor Kota menjadi Transit Oriented Development (TOD).

Kepada wartawan, di Bogor, Selasa (21/8/2018), Bima menegaskan, Pemkot Bogor mendukung segala bentuk pembangunan tetapi yang menguntungkan Kota Bogor.

“Saya sampaikan Pemerintah Kota Bogor mendukung dengan catatan, yakni sesuai dengan tata ruang, tidak menimbulkan persoalan baru, dan harus menjadi bagian dari solusi,” kata Bima

Konsep TOD yang ditawarkan Rini, ingin menjadikan kawasan Stasiun Bogor menjadi kawasan terintegrasi. Di dalamnya terdapat pusat perkantoran, hotel, convenience store, toko busana, ATM, kafetaria.

Proyek yang akan dibangun di areal seluas sekitar 15 hektare dengan nilai investasi kurang lebih Rp1,6 triliun, akan dilengkapi dengan ruang parkir kendaraan. Sedang jumlah unit apartemen atau rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah mencapai 1.500 unit.

Dengan TOD, imbuh Rini,  akan dapat memperbaiki tata kelola perkotaan, dan kemacetan di Kota Bogor bisa terurai. TOD sudah dipakai oleh banyak negara maju di dunia, sepetri Hong Kong.

Perencanaan proyek TOD Stasiun Bogor ini sudah dimulai pada Oktober 2017 dan direncanakan selesai pada Oktober 2019.  Namun karena terkendala izin Pemkot Bogor, proyek yang rencananya, dibangun oleh PT Waskita Karya (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), didukung Pemkot Bogor itu, tak kunjung dimulai.

Begitupun bukan Rini jika cepat menyerah. Pada Sabtu ((18/8/2018), Rini berkunjung ke Stasiun Bogor meninjau aktifitas Commuter Line Jakarta-Bogor.

Rini kembali mengeluarkan argumen tentang pentingnya membangun TOD. Ia mengatakan, volume penumpang di Stasiun Bogor sudah terlampau penuh. Dalam sehari, Stasiun Bogor melayani penumpang hingga 180 ribu orang, sementara kapasitasnya hanya sampai sekitar 30 ribu.

“Stasiun Bogor mungkin cuma muat bisa sampai 30 ribuan jadi kan sudah berkali-kali lipatnya. Karena itu kita mau revitalisasi Stasiun Bogor, termasuk untuk TOD-nya. Tapi izinnya belum keluar kita sudah tunggu dari tahun lalu ini,” kata Rini seperti dilansir detikFinance, Minggu (19/8/2018).

Entah jurus apa lagi yang akan dilakonkan Rini untuk meluluhkan hati Bima Arya. Tetapi Bima Arya sendiri bukan sembarang menentang.

Perihal TOD, kata Bima, akan menambah permasalahan yang ada di sekitar Stasiun Bogor Kota.

Bima kemudian mengajukan kepada pemerintah pusat untuk mengakselerasi pembangunan Stoplate Sukaresmi sebagai solusi permasalahan kemacetan.

“Jadi, jika apartemen dibangun di sini, mobilitas akan semakin tinggi,” kata Bima seraya menambahkan lebih baik dipercepat pembangun Stoplet Sukaresmi.  Pembangunan Stoplet Sukaresmi memang akan mencairkan penumpukan orang di Stasiun Bogor.

Selain itu, Bima juga minta dibantu akses jika Pemkot memerlukan pembangunan underground, underpass, jembatan penyeberangan orang dan dan lainnya.

“Jadi, bagi kami semua harus sinkron, selama belum sinkron dan persyaratan belum dipenuhi, tidak mungkin kita izinkan pendirian apartemen,” imbuhnya.

Intinya, imbuh Bima, Pemerintah Kota Bogor siap berkomunikasi dengan kementerian. “Ibu Menteri punya kendala apa, ya, kita komunikasikan, tetapi persyaratan masih tetap sama,”  pungkas Bima. [] Fadil



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *