BOGOR-KITA.com – Penataan transportasi menjadi program prioritas nomor satu di Kota Bogor. Saat ini ada dua fokus utama dalam pembenahan transportasi yang sedang digulirkan. Yakni, program konversi angkot dan rerouting.
Wali Kota Bogor Bima Arya mengingatkan secara khusus kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor untuk mengawal kedua program ini agar terlaksana dengan baik.
“Tahun ini konversi angkot 3 : 2 sudah berjalan dengan adanya angkot modern. Amankan, kawal, laksanakan dan sosialisasikan dengan sebaik-baiknya,” ujar Bima usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Kota Bogor 2018 yang digelar di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jalan Raya Tajur, Senin (17/9/2018).
Bima menekankan, sosialisasi dan komunikasi program konversi dan rerouting angkot ini harus semakin masif dan menjadi fokus dilakukan Dishub, agar masyarakat dapat mengetahui program Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor sudah on the track dan ini bagian dari rencana besar yang akan berjalan.
Dishub juga harus membangun komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, terutama jajaran TNI dan Polri. Karena tidak mungkin program mengatasi kemacetan berhasil tanpa dukungan dari semua elemen.
“Terima kasih kepada unsur muspida yang turut memberikan semangat lebih dan dukungannya untuk membuat Kota Bogor tidak macet,” imbuhnya.
Ia menambahkan, angkot modern yang akan segera beroperasi merupakan angkot dari Koperasi Duta Jasa Angkutan Mandiri (Kodjari) Bogor yang mengkonversi 3 angkot menjadi 2 angkot dan tanpa subsidi.
Meski tidak disubsidi, ia meminta agar Kodjari tetap mengikuti SOP yang dibangun Pemkot Bogor, mulai dari sopir memakai seragam, berhenti tidak sembarangan dan lainnya.
“Subsidi akan diberikan untuk konversi 3 angkot menjadi 1 bus. Pemerintah akan berikan subsidi untuk biaya gaji supir dan biaya per kilometernya,” katanya.
Kepala Dishub Kota Bogor Rakhmawati mengatakan, saat ini yang baru siap konversi angkot 3 : 2 baru Kodjari. Meski begitu, pihaknya meyakini ketika angkot modern sudah beroperasi, maka badan hukum lainnya yang belum konversi akan terpancing untuk segera mengkonversi angkot agar tidak tertinggal. Pasalnya, masyarakat tentu akan memilih angkot yang lebih nyaman.
“Kalau badan hukum yang lain tidak sanggup konversi mereka akan masuk di jalur feeder, karena ke depan TPK 1-7 hanya diisi oleh bus. Karena untuk sekarang badan hukum tidak sanggup langsung konversi 3 angkot menjadi 1 bus, jadi konversinya 3 angkot diganti 2 angkot modern. Kami akan memberikan masa transisi 7 tahun untuk badan hukum mengganti dari angkot ke bus,” ujarnya. [] Admin
