Kapolda Jabar dan Wakil Bupati Bogor
BOOR-KITA – Ribuan buruh di Kabupaten Bogor, menggelar aksi sweeping ke sejumlah perusahaan, mulai dari kawasan industri Sentulhingga pabrik yang beroperasi disepanjang Jalan Raya Jakarta – Bogor, Rabu (5/11).
Aksi ini dilakukan untuk mengajak buruh yang masih bekerja bergabung dalam aksi demo ke Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Bogor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, terkait tuntutan kenaikan Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) 2015.
Sempat terjadi gesekan antara buruh dengan sejumlah petugas keamanan perusahaan. Beruntung, gesekan tak berlanjut fatal, karena para buruh langsung melanjutkan perjalanan secara berkonvoy menggunakan motor ke Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong.
Kapolres Bogor, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Sonny Mulvianto Utomo, pada saat dimintai keterangannya oleh PAKAR dilokasi sweeping, mengatakan, untuk pengamankan aksi sweeping buruh, pihaknya menerjunkan ratusan anggota untuk terus mengawasi unjuk rasa yang jumlahnya ribuanorang tersrbut.
"Para personel kepolisian disiagakan untuk mencegah hal-hal yang mengarah kepada tindakan yang anarkis pada saat sweeping ke perusahaan perusahaan, dan seluruh persenel dari Polres Bogor, kita sebar ke sejumlah titik yang menjadi sasaran buruh,”ujar Sony
Bersamaan dengan aksi tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol Mochammad Iriawan mendatangi Cibinong. Ia bertemu dengan Wakil Bupati (Wabup) Bogor Nurhayanti, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Adang Suptandar, Kapolres Bogor AKBP Sonny Mulvianto Utomo, mebawa sejumlah pejabat Polda.
Ia menjelaskan, kedatangannya tersebut untuk bersilaturahim dengan Wabup dan tengah dalam perjalanan menuju Sukabumi.
Menurutnya, aksi unjuk rasa yang dilakukan buruh adalah hal yang wajar. Lagipula, berlangsung dengan damai sehingga tidak perlu dikhawatirkan.Wakil Bupati Bogor Nurhayanti pun menyikapi positif aksi demonstrasi para buruh. “Seperti yang sudah disampaikan Kapolda, para buruh menyampaikan aspirasinya. Ya silahkan. Ada koridor aturan yang diikuti,” ucapnya.
Menurut wabup, saat ini, Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha dan pekerja tengah melakukan pembahasan untuk menilai penambahan komponen hidup lLayak (KHL)yang diusulkan buruh.
“Ada 4 item yang masih butuh pembahasan lebih lanjut. Mudah-mudahan ada solusinya,” tandasnya. [] Harian PAKAR/Admin
