Ade Ruhendi
BOGOR-KITA.com – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi mengkritisi kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) yang dianggap tak tanggap dan lalai menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)-nya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Sorotan itu dilancarkan pria yang kerap disapa Ade Jaro ini seiring dengan munculnya sejumlah temuan penyakit yang banyak menjangkiti masyarakat di wilayah. Salah satunya penyakit busung lapar yang diderita warga Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor yang divonis menderita busung lapar atau kurang gizi, beberapa waktu lalu.
“Ini bukti ada ketidakberesan di Dinkes. Kemungkinan sumber daya manusia (SDM)-nya yang tidak tepat atau tidak memiliki dengan kemampuan yang memadai. Karena itu harus secepatnya diperbaiki, agar jaminan kesehatan bagi warga Kabupaten Bogor, benar-benar dijalankan.,” ujar Ade Jaro kepada PAKAR, belum lama ini.
Politisi dari Partai Golkar ini juga menyebut, legislatif akan segera memberikan masukan kepada Pemkab Bogor untuk segera mengevaluasi jajaran pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar pelayanan kepada masyarakat benar-benar dapat terwujud.
“Kita sudah sering menerima laporan kurangnya pelayanan yang diberikan SKPD. Bukan hanya Dinkes, tetapi ada beberapa dinas lain, salah satunya dinas pendidikan. Karena itu, DPRD akan memberikan masukan kepada pemkab untuk melakukan pembanahan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik,” sebut Ade Jaro.
Hal senada juga dilontarkan, Ketua Fraksi Restorasi Bangsa Edwin Y. Sumarga, yang menilai perlu adanya reformasi birokrasi melalui mutasi dan promosi para pejabat di Pemkab Bogor.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, selama ini banyak PNS yang dimutasi tidak sesuai dengan kebutuhan SKPD dan kemampuan si PNS itu sendiri. “Kalau terus menerus seperti ini, sama saja akan menghilangkan hak orang lain untuk naik jabatan sesuai dengan golongan yang dimilikinya. Karena itu perlu ada pembenahan agar tidak ada saling curiga sesame PNS,” katanya.
Politisi PKB itu juga menyoroti tim Baperjakat, yang dinilai terlalu banyak pertimbangan dalam melakukan rotasi pejabat di tingkat eselo IV yang memiliki kinerja kurang maksimal, dan berdampak kepada lemahnya pelayanan masyarakat.
“Sudah bukan rahasia umum lagi, banyak pejabat eselon IV yang bertahun-tahun tidak pindah atau rotasi, padahal kinerjanya dipertanyakan. Nah ini menjadi pertanyaan besar mengapa dia bisa bertahan begitu lama. Ini ada apa. Jangan-jangan tim Baperkajatnya teman seankatan ketika kuliahg, jadi sungkan menggesernya,” sindirnya.
Dia mengaku, setelah penetapan alat kelengkapan dewan (AKD), DPRD akan mengundang Baperjakat untuk mempertanyakan masalah tersebut. “Nanti kita akan undang anggota dan ketua Baperjakat, supaya reformasi birokrasi di Bumi Tegar Beriman bisa berjalan dan mampu meningkatkan pelayanan,” pungkasnya. [] Harian PAKAR/Admin
